15 Kepala Sekolah SD Diperiksa Kejari Madiun

15 Kepala Sekolah SD Diperiksa Kejari Madiun
Jum'at, 18 Januari 2008 - 04:42 wib
TEXT SIZE :




MADIUN - Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun melakukan pemeriksaan terhadap 15 Kepala Sekolah (Kasek) SD terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 senilai Rp14,750 milyar. Pemeriksaan terhadap para kasek ini dilakukan di ruang Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun sekitar pukul 09.00 WIB Kamis (17/1).

Pemeriksaan ini dilakukan langsung oleh 6 penyidik dari Kejati Jawa Timur yang diketuai oleh Gembong Priyanto (Kasi Sospol Assintel Kejati Jatim. Para kasek ini diperiksa terkait penggunaan dana rehab gedung sekolah dan penyediaan sarana sekolah. Selain memeriksa kepala sekolah, sebelumnya penyidik Kejati Jatim juga telah memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kab Madiun, Sumardi, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Wahyu Edi Widodo yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Pemkab Madiun, serta tim teknis di Kejati Jatim.

Menurut Staf Intel Kejari Madiun, Suyanto, pemeriksaan dugaan korupsi DAK Kabupaten Madiun 2007 senilai Rp14,750 milyar ini ditangani langsung oleh penyidik Kejati Jatim. Namun, untuk memudahkan pemeriksaan sengaja dilakukan di Kejari Madiun. "Pemeriksaan ini baru sebatas pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulkbaket)," ujarnya, Kamis (17/1/2008).

Menurut dia, pemeriksaan ini dilakukan setelah ada laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Madiun yang melaporkan adanya dugaan korupsi dana DAK 2007 untuk rehab gedung dan penyediaan sarana sekolah di Kejati Jatim beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kab Madiun, Sumardi, mengakui dia telah diperiksa di Kejati Jatim bersama tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Madiun beberapa hari lalu.

"Jadi, penyidik Kejati Jatim sebenarnya melakukan penggalian data terkait penggunaan dana DAK 2007 untuk rehab gedung dan penyediaan sarana sekolah. Saya sendiri dua hari lalu sudah datang ke Kejati Jatim bersama tim teknis," ujarnya.

Menurut dia, dana DAK 2007 sebesar Rp14,750 milyar saat itu digunakan untuk merehab 59 gedung sekolah SD/MI di Kab Madiun. Masing-masing sekolah mendapat dana sebesar Rp150 juta untuk rehab fisik dan Rp100 juta untuk penyediaan sarana sekolah. Untuk rehab fisik diantaranya merehab ruang kelas, sanitasi air bersih, pengadaan meubeler, dan rehab rumah dinas guru dan penjaga sekolah. Sedangkan, penyediaan sarana meliputi buku referensi, buku pengajaran, alat peraga, dan komputer. "DAK itu sebesar Rp13,103 milyar berasal dari pusat dan sekitar Rp1,6 milyar dari APBD Kab Madiun," ujarnya. (Muhammad Roqib/Sindo/fit)

Disdik Palu Matangkan Program Sarana Standar

Disdik Palu Matangkan Program Sarana Standar

PALU - Setiap satuan pendidikan menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu, Ardiansyah Lamasitudju SPd, wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan, juga wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas seperti pada rombongan belajar dan ruang kelas yang harus sama, agar tidak ada lagi siswa yang sekolah double seat, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang serta tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Program ini menurut Ardiansyah sesuai dengan amanah Permendiknas RI No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP dan MTs), dan Sekolah Menengah Atas serta Madrasah Aliyah (SMA dan MA). Juga berdasarkan, Permendiknas RI No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

“Di 2009 ini, Disdik Kota Palu akan mematangkan pendataan pembuatan data base guna mendukung program sarana standar. Program sarana standar tersebut bertujuan agar sarana sekolah harus memadai dalam kaitannya mendukung mutu pendidikan,”katanya ditemui Jumat kemarin (1/5).

Untuk pengadaan buku, diwajibkan satu siswa satu buku permata pelajaran, pengadaan alat peraga harus memadai dengan kebutuhan siswa dan dan pengadaan alat pendidikan lainnya. Jumlah guru juga harus berdasarkan jumlah rombongan belajar dan mata pelajaran. Untuk itu dihindari tradisi mutasi. Artinya jika di sekolah A sudah terpenuhi gurunya berdasarkan standar, maka tidak perlu lagi ada mutasi.

Terkecuali urai Ardiansyah, di sekolah A ada guru yang meninggal, dipromosi atau ikut suami maka guru di sekolah tersebut baru diisi kembali. Agar kebutuhan guru di sekolah tersebut tetap terpenuhi tidak lebih dan tidak kurang.

"Semua program yang akan kami jalankan tersebut tidak secara keseluruhan akan tetapi akan dilakukan secara bertahap. Sehingga diharapkan pemerataan akan tujuan pendidikan itu dapat terlaksana. Walaupun harus diakui membutuhkan suatu proses,"paparnya.

Hanya saja kata Ardiansyah menambahkan bahwa sebagai langkah awal, progran sarana standar ini baru dilaksanakan di tingkat SD dan MI.(suf)


[ Kembali ] [ Atas ]

Sarana Sekolah Distandarkan

Sarana Sekolah Distandarkan
Rumusan dari BSNP Memasuki Tahap Uji Publik


Jakarta, Kompas - Guna memeratakan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Tanah Air, Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP telah menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD-SMA.

Adapun standar untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih perlu pengkajian karena setiap SMK punya spesifikasi berdasarkan rumpun keahlian yang diasuhnya.

"Rumusan standar yang disusun oleh BSNP beberapa bulan terakhir kini memasuki tahapan uji pubik," ujar Yunan Yusuf, Ketua BSNP, Jumat (1/12) malam.

Menurut jadwal, uji publik standar sarana dan prasarana pendidikan SD-SMA berlangsung 2-3 Desember 2006 di sebuah hotel di Jakarta. Uji publik dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Selanjutnya, standar tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan.

Yunan menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ada delapan aspek yang harus disusun standarnya oleh BSNP. Ke delapan aspek itu adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Standar yang sudah disusun BSNP dan telah dituangkan dalam Peraturan Mendiknas baru dua aspek, yakni standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar proses telah diujipublikkan, pekan lalu.

Hindari jorjoran

Tentang urgensi dari standar sarana dan prasarana, penanggung jawab penyusunan standar sarana dan prasarana yang juga anggota BSNP, Tri Edi Baskoro, menegaskan bahwa sarana dan prasarana ikut menentukan mutu pembelajaran. Cakupan standar tersebut antara lain ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Di samping itu, gedung sekolah, halaman, dan ruang olahraga juga ikut distandarkan.

Terkait dengan kelancaran proses belajar-mengajar, Tri Edi Baskoro menunjukkan kapasitas ruang kelas sebagai hal yang paling signifikan dalam standar tersebut. Kalau dulunya satu ruang kelas SD-SMA dirancang berkapasitas 30-40, maka kali ini kapasitasnya mulai dirampingkan. Untuk SD, kapasitas ruang kelas dipatok 28. Adapun ruang kelas untuk SMP dan SMA dirancang berkapasitas 32.

Salah satu esensi dari standar sarana dan prasarana, kata Tri Edi Baskoro, adalah setiap satuan pendidikan hendaknya menyediakan ruang belajar yang menyenangkan bagi siswa.

"Jangan sampai ada sekolah yang jorjoran menerima siswa baru pada awal tahun ajaran, tetapi tidak memperhitungkan aspek kenyamanan belajar. Ruang belajar yang proporsional sangat menunjang efektivitas pembelajaran," tutur Tri.

Ia menambahkan, standar sarana dan prasarana pendidikan tidak membedakan sekolah yang berada di kota maupun desa. Hal itu dimaksudkan agar standar sarana dan prasarana berlaku secara nasional. (NAR)

Dewan Minta Warga Manfaatkan Sarana Sekolah

Edisi : Selasa, 15.Juli.2008 | 15:25 wib
SUNGAILIAT -- Anggota dewan dapil Bakam Ahmad Asin menghimbau agar warga dapat memanfaatkan fasilitas sekolah SMP 3 Tiang Tara yang sudah dibangun.

Hal ini diketahui dari sidak ke SMP 3 Kecamatan Bakam antara Neknang dan Tiang Tara, masih banyak warga yang tidak memanfaatkan sekolah tersebut. Padahal di lokasi tersebut ada empat sekolah dasar yang meluluskan sebanyak 97 siswa tahun ini, namun yang masuk sekolah tersebut hanya 60 orang.

"Jadi saya mintalah sekolah itu dibangunkan untuk mempermudah akses lebih dekat, sedangkan 37 siswa SD yang lulus memang kita tidak tahu apakah melanjutkan di SMP yang mana atau sama sekali tidak sekolah, maka saya himbau warga agar memang menggunakan fasilitas sekolah yang sudah dibangun untuk bersekolah di SMP tersebut," ujar Ahmad Asin kepada Bangka Pos Group, Selasa (15/7).

Asin juga menyarankan bila memang keberadaan SMP 3 yang baru dibangun tersebut kurang sosialisasi agar sekolah lebih aktif mensosialisasikan sekolah yang baru dibangun tersebut.

"Saya minta ke warga disana jangan sampai tidak sekolah, karena program pemerintah cukup banyak untuk membantulah sudah ada BOS, sarana sekolah sudah ada agar dapat dimanfaatkan," ungkap Asin.

Lebih lanjut Asin mengatakan meski baru dibangun sekolah tersebut sudah memiliki tujuh tenaga pendidik yaitu Kepsek dan guru PNS satu orang serta lima orang guru honor. Asin juga meminta agar pemda kabupaten Bangka segera membangun pagar dan menyediakan aliran listrik untuk sekolah tersebut serta membangun rumah untuk penjaga sekolah. (bangka pos/h7)

sumber: BANGKA POS / Meliyanti

Tambah Sarana Sekolah

Tambah Sarana Sekolah


Pontianak,- KUALITAS lulusan sebuah sekolah tak terlepas dari kelengkapan sarana dan prasarananya. Tak mengherankan, jika sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan canggih mengeluarkan jebolan yang juga berkualitas. Namun, kondisi ini sangat berbeda dengan daerah pedalaman.

"Masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Ruang belajar mengajar pun seadanya. Bagaimana mau berkualitas kalau guru, buku, dan fasilitas pendukungnya minim," kata Anggota DPRD Kalbar Suprianto, belum lama ini.

Dia menemukan kekurangan ini setelah mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Landak. Salah satunya, Desa Angan Tembawang, Kecamatan Ngabang. Sekolah satu atap yang dibangun pemerintah masih perlu penambahan lokal. "Tenaga guru juga masih kurang. Yang ada merangkap menjadi guru sekolah dasar. Padahal untuk tingkat SMP, gurunya mesti berpendidikan sarjana," katanya.

Ketua DPW PDS Kalbar ini mendesak Pemerintah Kabupaten Landak segera menambah sarana sekolah di daerah tersebut. Apalagi, jumlah siswa yang belajar semakin meningkat. "Saya kira, pemerintah dan DPRD di Landak harus memperhatikan hal ini," katanya.

Tak hanya itu, Suprianto juga mengharapkan, masyarakat di Desa Angan Tembawang turut menjaga aset yang telah dibangun pemerintah. Sebab, aset itu untuk kemajuan sumber daya manusia di daerah tersebut. "Hendaknya tidak disia-siakan. Pemerintah membangun, masyarakat haruslah menjaganya," katanya.

Ketua Fraksi Pemberdayaan Daerah DPRD Kalbar itu mengungkapkan, maju mundurnya dunia pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kedua komponen haruslah bekerja secara bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (mnk)

< KUALITAS lulusan sebuah sekolah tak terlepas dari kelengkapan sarana dan prasarananya. Tak mengherankan, jika sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan canggih mengeluarkan jebolan yang juga berkualitas. Namun, kondisi ini sangat berbeda dengan daerah pedalaman.

"Masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Ruang belajar mengajar pun seadanya. Bagaimana mau berkualitas kalau guru, buku, dan fasilitas pendukungnya minim," kata Anggota DPRD Kalbar Suprianto, belum lama ini.

Dia menemukan kekurangan ini setelah mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Landak. Salah satunya, Desa Angan Tembawang, Kecamatan Ngabang. Sekolah satu atap yang dibangun pemerintah masih perlu penambahan lokal. "Tenaga guru juga masih kurang. Yang ada merangkap menjadi guru sekolah dasar. Padahal untuk tingkat SMP, gurunya mesti berpendidikan sarjana," katanya.

Ketua DPW PDS Kalbar ini mendesak Pemerintah Kabupaten Landak segera menambah sarana sekolah di daerah tersebut. Apalagi, jumlah siswa yang belajar semakin meningkat. "Saya kira, pemerintah dan DPRD di Landak harus memperhatikan hal ini," katanya.

Tak hanya itu, Suprianto juga mengharapkan, masyarakat di Desa Angan Tembawang turut menjaga aset yang telah dibangun pemerintah. Sebab, aset itu untuk kemajuan sumber daya manusia di daerah tersebut. "Hendaknya tidak disia-siakan. Pemerintah membangun, masyarakat haruslah menjaganya," katanya.

Ketua Fraksi Pemberdayaan Daerah DPRD Kalbar itu mengungkapkan, maju mundurnya dunia pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kedua komponen haruslah bekerja secara bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (mnk)

PENGUMUMAN LELANG (SUBDIT SARANA PENDIDIKAN)

PENGUMUMAN LELANG (SUBDIT SARANA PENDIDIKAN)

Ditulis oleh admin

PENGUMUMAN
NOMOR : PSSK/SEK/PJK/160604-01

Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan pada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas RI pada tahun anggaran 2004, akan mengadakan Jasa Konsultansi Pendidikan Studi Pengembangan SMK.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Penyedia Jasa Konsultansi untuk mengikuti Prakualifikasi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Sertifikasi Badan Usaha Bidang Konsultansi non Konstruksi
2. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menye-diakan jasa konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultasi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun
3. Memiliki Tenaga Ahli/Teknis yang diperlukan yang berpengalaman di bidang pengembangan pendidikan
4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun 2003
5. Persyaratan lain yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi

Bagi yang berminat dapat mendaftar dan mengambil formulir Penilaian Kualifikasi pada :
a. Hari/tanggal : Rabu 16 Juni s.d Senin 28 Juni 2004
b. Waktu : Pukul 10.00 s/d 14.00 WIB
c. Tempat : Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan
(PSSK), Dit. Dikmenjur, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas Gedung E Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Telp. 021 ? 5725473.

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dikantor Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan (PSSK) Jakarta

Jakarta, 16 Juni 2004

Panitia

Sarana Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sarana Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
[Agama dan Pendidikan]

Sarana Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Jakarta, Pelita
Sarana dan prasarana sekolah turut andil di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
Seperti masih adanya sekolah yang tidak miliki laboratorium. Padahal laboratorium adalah salah satu sarana prasarana yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama setingkat SMA.
Kualitas pendidikan tidak sekedar bergantung pada guru, tetapi juga sarana dan prasarana pendidikan yang memadai utamanya laboratoium dimana siswa bisa berpraktik, ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Rabu (22/8).
Lebih lanjut Iskandar Zulkarnain banyaknya sekolah yang tidak memiliki sarana yang lengkap dikarenakan banyak faktor, diantaranya mahalnya alat sarana dan prasarana. Terlebih untuk harga peralatan laboratorium merupakan faktor yang paling banyak dikeluhkan pihak sekolah.
Apalagi kalau SMA itu milik swasta, boleh dikatakan sangat jarang yang memiliki laboratorium. Kalaupun ada sifatnya hanya seadanya atau asal ada saja. Padahal peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya.
Karena itu APSPI lanjut Iskandar akan mengambil peran aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyediaan alat peraga pendidikan ini. APSPI beranggotakan pengusaha sarana pendidikan yang meliputi pengusaha alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan serta pengusaha laboratorium bahasa dan komputer.
Dalam kegiatannya nanti, APSPI berusaha menjembatani antara kepentingan sekolah, pemerintah dan pengusaha alat pendidikan.Jadi peralatan apa yang dibutuhkan sekolah, kami akan coba bantu untuk memenuhinya,kata Iskandar.
Sedangkan tujuan dari APSPI itu sendiri yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara secara aktif dalam nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.
Kemudian menghimpun, membina dan mengembangkan para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian sosial. Selain itu melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan. (mth)

7 Sarana Sekolah Tinggi Transportasi diresmikan

7 Sarana Sekolah Tinggi Transportasi diresmikan
30-04-2009
TANGERANG (Bisnis.com): Menhub Jusman Syafii Djamal meresmikan 7 sarana pembentukan sikap & mental di Sekolah Tinggi Transportasi� Departemen Perhubungan.

"Dengan ini saya meresmikan secara simbolis 7 sarana pembentukan sikap & mental untuk taruna transportasi," katanya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, hari ini.

Menhub menjelaskan 7 sarana itu berupa fasilitas outbound training dan panjat tebing yang telah mendapatkan sertifikasi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia.

Untuk setiap sarana ditempatkan empat orang instruktur khusus guna membentuk sikap dan mental taruna di sekolah transportasi.

Ketujuh sekolah di Dephub yang memperoleh sarana outbound itu antara lain STPI Curug dan Sekolah Tinggi Tranportasi Darat Cibitung Bekasi.

"Peralatan itu untuk mendidik taruna mempunyai mental dan attitude yang baik," ungkap Jusman.

Kepala Badan Diklat Perhubungan Dedi Darmawan menjelaskan ketujuh sarana itu merupakan alat bantu yang efektif bagi pembentukan sikap & mental taruna.

"Sarana itu juga telah diuji keefektifan dan keselamatannya," ujar Dedi.

Dalam peresmian itu ditampilkan prosesi seluncur tujuh taruna wanita dari ketinggian hampir 50 meter. (l

Sekolah Bertaraf Internasional? Gak Usahlah!

DOKUMENTASI KOMPAS
Sekolah bertaraf internasional dipandang tidak perlu. Anggaran untuk sekolah yang biasanya menampung siswa dari keluarga kaya itu lebih baik untuk perbaikan sekolah yang di daerah masih banyak memprihatinkan.
Selasa, 9 Desember 2008 | 21:07 WIB
JAKARTA, SELASA- Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, program sekolah bertaraf internasional merupakan proyek prestius pemerintah yang tidak perlu. Apalagi sekolah berstandar internasional menyerap dana pemerintah cukup besar.
“Yang diperlukan itu menciptakan pemerataan pendidikan berkualitas. Pemerintah cukup mendukung sekolah yang sudah mempunyai reputasi bagus dan membinanya. Tanpa embel-embel sekolah internasional pun, sekolah berkualitas itu sudah berbobot dan banyak lulusannya yang keluar negeri dan berprestasi,” katanya.
Darmaningtyas menambahkan, obsesi pemerintah untuk mendirikan sekolah-sekolah bertaraf internasional dengan mengucurkan dana yang sangat besar bagi sekolah-sekolah yang sudah mampu dan memadai dalam fasilitas dan sumberdayanya, menjadikan iri bagi sekolah-sekolah yang sekadar memiliki fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran relatif minim.
Darmaningtyas mencontohkan, di Jawa Barat saja dari 191.704 unit gedung sekolah, 67 persen di antaranya rusak. “Ini hanya potret kecil yang termuat di media, lebih dari itu dapat dibayangkan bagaimana kondisi sekolah-sekolah orang-orang pedesaan, pinggiran hutan di Kalimantan dan Papua sana,” ujarnya.
Pemerintah lambat laun akan menciptakan segregasi masyarakat. Masyarakat ekonomi tinggi menikmati pendidikan terbaik dan semakin baik kesejahteraannya. Sedangkan, masyarakat miskin kian tertinggal. Padahal, tugas pemerintah menjembatani jurang tersebut dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan menjamin akses pendidikan seluas-luas bagi warga negara.
Kepala Seksi Pemberdayaan TK/SD sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan SD Bertaraf Internasional, M Husnan mengatakan, terdapat 36 SD yang dijadikan rintisan SDBI pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 bertambah lagi 66 rintisan SDBI (2008) baik negeri maupun swasta. Diharapkan nantinya, masing-masing kabupaten dan kota mempunyai setidaknya satu SDBI.
Tahun pertama menjadi rintisan Sekolah Dasar Berstandar Internasional (SDBI), sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah sekitar Rp 500 juta setahun, tahun kedua mendapat Rp 300 juta, dan tahun ketiga Rp 200 juta.
About this entry

You’re currently reading “Sekolah Bertaraf Internasional? Gak Usahlah!,” an entry on Phoebe’s Blog

Published:
Maret 18, 2009 / 7:53 am

Category:
Manajemen Sarana dan Prasarana

Tags:

DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah

Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB
JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.
Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.
“Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini,” katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.
Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.
Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.
Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.
“Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang,” ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.
Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.
About this entry

You’re currently reading “DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah,” an entry on Phoebe’s Blog

Published:
Maret 18, 2009 / 7:56 am

Category:
Manajemen Sarana dan Prasarana

Tags:

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB
JAKARTA, SELASA – Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.
Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.
Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.
Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.
Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.
Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.
About this entry

You’re currently reading “Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar,” an entry on Phoebe’s Blog

Published:
Maret 18, 2009 / 8:19 am

Category:
Manajemen Sarana dan Prasarana

Tags:

DPRD Meminta Ada Standardisasi Biaya Minimal Sekolah

Senin, 7 April 2008 | 18:44 WIB
GRESIK, SENIN – Ketua DPRD Gresik Ahmad Nadir meminta ada standardisasi minimal biaya sekolah khususnya menyangkut biaya masuk untuk pendaftaran siswa baru di Gresik. Jika orang tua masih dibebani biaya pendidikan yang tinggi alokasi anggaran pendidikan yang tinggi hingga 20 persen akan percuma. Nadir meminta Komisi D DPRD Gresik berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dewan pendidikan Gresik untuk menetapkan standar minimal biaya masuk sekolah sesuai dengan kelas sekolah.
Dia tidak melarang sekolah menarik biaya pendaftaraan hingga jutaan rupiah asalkan harus diikuti konsekuensi anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan dan operasional sekolah. Selama ini anggaran pemerintah hanya untuk membayar gaji guru. “Percuma saja, APBD untuk pendidikan dialokasikan tinggi, jika dalam kenyataan pihak sekolah masih membebeni orang tua siswa,” kata Nadir usai Laporan Keterangan Pertanggungjawawaban Bupati Gresik Robbach Ma’sum.
Selain membuat standarisasi biaya minimal pendidikan, Nadir juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gresik mendata ulang biaya pendaftaran agar bisa dilakukan pengawasan. Tujuannya dinas pendidikan dapat mengontrol sekolah, supaya tidak merugikan orang tua murid.
“Setelah biaya minimal sekolah bisa dirumuskan barulah ditetapkan dalam regulasi untuk diaplikasikan ke masing-masing sekolah. Langkah sekolah menarik biaya tinggi saat ini tidak ada aturannya,” kata Nadir.
Ketua Komisi D DPRD Gresik, Syafiqi Mahfudz Zein menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait. Jika memang penarikan biaya penerimaan siswa baru (PSB) di Sekolah Dasar Negeri dikeluhkan akan digelar dengar pendapat. Pihaknya akan meminta penjelasan seputar uang gedung sebesar Rp 2,5 juta dan proses PSB.
“Ada hal yang kami nilai keliru dan perlu diluruskan yakni saat ini seleksi SD dilakukan ketika siswa TK belum lulus. Seharusnya PSB digelar ketika murid TK sudah lulus, sebagaimana PSB di SMP dan SMA,” jelas Syafiqi.
Sementara Anggota Dewan Pendidikan Gresik, Nur Faqih menyatakan pihaknya tengah melakukan survei untuk mencari fotmat standardisasi biaya minimal pendidikan di Gresik mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menangah atas dan yang sederajat.
Dia meminta sekolah tidak membebani orang tua siswa dengan biaya sekolah yang mahal. Penarikan biaya harus disepakati Komite sekolah tetapi besarannya tidak bisa dipatok lebih dulu. Tugas pemerintah menyediakan sarana prasarana sekolah bila dinilai kurang bisa diambil dari sumbangan orang tua tetapi besarnya tidak ditetapkan sepihak oleh sekolah.
Menurut dia selama ini Gresik belum memiliki kepastian anggaran pendidikan sehingga menimbulkan variasi biaya pendidikan di setiap sekolah yang memberatkan orang tua. Oleh karena itu harus dicari standardisasi biaya minimal sekolah agar tidak merugikan orang tua. Parameter yang dipakai Dewan Pendidikan Gresik untuk menentukan standar tersebut diantaranya biaya-biaya pokok yang dikeluarkan orang tua sekolah untuk biaya alat-alat sekolah, seragam, hingga prasana sekolah.
Dari berbagai indikator yang ada akan diperoleh biaya minimal yang harus ditanggung orang tua, dan dipilah mana biaya pendidikan yang ditanggung sekolah, pemerintah dan orang tua serta masyarakat. Semua ada standarnya sebab sebenarnya biaya pendidikan itu tanpa batas. “Berapa pun biayanya selalu kurang. Buktinya meskipun ada bantuan operasional sekolah (BOS) dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dihapuskan selalu masih ada tarikan untuk siswa,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Chusaini Mustaz mengemukakan penarikan uang gedung mestinya dilakukan pada saat mulai tahun ajaran baru. Hal itu diawali komite sekolah mengajak orang tua untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekolah. “Kebutuhan masing-masing biaya harus dimusyawarahkan dulu. Sekolah tidak dibenarkan memutuskan sumbangan secara sepihak,” jelasnya.
Terkait besarnya tarikan untuk orang tua siswa baru di SD Negeri Sidokumpul II Gresik Anggota Komite Sekolah Abdul Harus Irianto menjelaskan sumbangan uang gedung sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan pihak sekolah. Biaya pembangunan sekolah jika dikalk ulasi mencapai Rp 275 juta diantaranya untuk fasilitas perpustakaan Rp 181 juta, pembuatan taman adiwiyata Rp 25 juta, pengadaan lima unit komputer Rp 5 juta, pemasangan keramik di enam kelas Rp 38 juta. “Setelah dimusyawarahkan tiap satu siswa dikenai sumbangan bervariasi Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta,” jelasnya.
Sementara itu pada penerimaan siswa baru SD Negeri Sidokumpul II tahun ajaran 2008/2009 tercatat ada 215 calon siswa dan diterima 105 siswa. Biaya uang pendaftaran Rp 40.000, biaya daftar ulang Rp 1,335 juta, dan sumbangan sarana prasarana minimal Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta. (ACI)

Peningkatan Mutu Manajemen UMS Menuju Good University e-Governance

Pada Tahun 2008 ini UMS mengajukan Proposal Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I) ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). PHK-I ini ditawarkan oleh Dirjen Dikti dengan maksud untuk mendorong setiap perguruan tinggi (PT) untuk menyusun rencana pengembangan PT yang mengacu ke masa depan, dengan memberdayakan setiap jurusan/program studi/unit beserta sumberdayanya sebagai ujung tombak kemajuan PT. Dalam PHK-I ini, setiap PT bertanggung-jawab penuh mulai dari pengajuan proposal, pengelolaan program, dan mempertanggung-jawabkan hasil dari pelaksanaan program-program kegiatan tersebut.

Tema program pengembangan PT yang ditawarkan pada PHK-I Proses Seleksi Tahun 2008, terdiri dari: (a) Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen PT, (b) Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi Program Studi, dan (c) Pengembangan program unggulan PT. UMS memilih tema (a) dengan judul: Peningkatan Mutu Manajemen UMS Menuju Good University e-Governance.

Pemilihan tema di atas dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sampai saat ini capaian UMS terhadap Rencana Strategis (Renstra) belum mencapai hasil yang memuaskan (60,86%). Hasil analisis kesenjangan (gap analysis) antara Renstra dan hasil capaiannya disimpulkan bahwa titik kesenjangan UMS terletak pada bidang Manajemen dan Budaya Organisasi. Akar masalahnya terletak pada lemahnya sistem informasi, sistem perencanaan, standar mutu dan operasional prosedur, serta sistem monitoring dan evaluasi. Sistem informasi oleh pimpinan, diyakini sebagai akar masalah tidak handalnya sistem informasi yang digunakan dalam evaluasi sehingga menjadikan perencanaan kurang fokus.

Hingga saat ini, evaluasi Renstra UMS belum selesai dilaksanakan namun telah diketahui terdapat tiga tahapan penanganan yang diperlukan berdasar urutan prioritasnya. Tahap I Manajemen PT dan Budaya Organisasi, Tahap IIa Iklim Akademik dan Kualitas Akademik Lulusan, Tahap IIb Kualitas Moral Lulusan, Tahap IIc Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Tahap III Kerjasama. Tahap IIa, IIb, dan IIc dilakukan dalam tahap yang sama namun tidak harus serentak. Prioritas ini didasarkan pada keluasan lingkup, dukungan stakeholder, dan sumberdaya yang dimiliki UMS.

Analisis SWOT telah menemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat upaya pencapaian Renstra. Beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi UMS adalah lemahnya pengelolaan sumberdaya, belum berjalannya sistem penjaminan mutu baik bidang akademik maupun non-akademik, serta lemahnya sistem informasi sehingga kurang mendukung kinerja pimpinan dalam mengambil keputusan. Akar permasalahan tersebut pada intinya adalah masih rendahnya kapasitas dan mutu manajemen UMS.

Beberapa potensi dasar yang dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain adalah citra UMS yang positif di masyarakat, letak geografis UMS yang strategis, komitmen pimpinan yang tinggi, sarana prasarana yang memadai, SDM yang potensial untuk dikembangkan, serta sudah terbentuknya lembaga penjaminan mutu (Quality Assurance Center/QAC). Potensi ini merupakan modal untuk memperbaiki kinerja dan manajemen internal dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang sudah dituangkan dalam Renstra.

Adapun program yang diusulkan dalam PHK-I ini meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu: (1) Peningkatan Produktivitas Kerja melalui Transformasi Budaya Organisasi, (2) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Tatakelola Keuangan, (3) Peningkatan Kualitas Manajemen Aset menuju Tercapainya Efisiensi Biaya, (4) Peningkatan Kualitas Manajemen Informasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi, dan (5) Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.

Kegiatan diatas akan melibatkan (1) Unit QAC, sebagai pengembang sistem penjaminan mutu bidang akademik dan non-akademik, (2) Unit IT sebagai pengembang SISKOMINFO, (3) Unit HRD, sebagai pengembang SDM, (4) Unit BAU sebagai pengelola sarana-prasarana, (5) Unit BAA sebagai pengendali kegiatan administrasi akademik, (6) Biro Keuangan, sebagai pengelola keuangan, (7) LPPM sebagai pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian Maysarakat, (8) LPID sebagai pengelola mata kuliah institusional, (9) Unit Maintenance sebagai pemelihara sarana-prasarana, dan (10) Unit Akademik (Program Studi) sebagai pengguna.

Kelima kegiatan di atas akan memberikan luaran berupa (1) transformasi budaya organisasi melalui dekristalisasi, metamorfosis, dan rekristalisasi nilai, (2) peningkatan kemudahan akses informasi keuangan oleh semua staf, (3) manajemen aset yang dapat memenuhi kebutuhan secara tepat biaya, tepat waktu dan tepat sasaran, (4) integrasi manajemen sistem informasi dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukungnya, dan (5) penerapan sistem penjaminan mutu dengan standar mutu yang jelas. Outcomes yang diharapkan adalah (1) adanya pola kepemimpinan yang kuat di semua unit, (2) berkualitasnya rekaman transaksi keuangan, (3) peningkatan efisiensi baik biaya maupun waktu, (4) informasi kondisi aset untuk optimalisasi, perawatan aset, dan efisiensi, (5) akses sumber data dan dokumen penting menjadi lebih cepat dan akurat, (6) lulusan, produk penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Impact/dampak yang diharapkan adalah (1) meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas UMS, (2) meningkatnya sustainability UMS, (3) lebih terfokusnya PT dalam menjalankan kegiatannya, (4) menciptakan daya tahan dan daya saing yang lebih besar, (5) meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat memiliki daya dukung yang lebih kuat, (6) transparansi dan akuntabilitas sistem, (7) tersedianya informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan (8) kepuasan stakeholders baik internal maupun eksternal.[]

Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan Sarana kesehatan yang dilaksanakan selama ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Provinsi Riau, karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan serta keadaan dan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Salah satu kebijaksanaan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pengtingnya hidup sehat.

Sementara itu mutu dan manajemen kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya. Percepatan penyebaran tenaga kesehatan telah diupayakan melalui penempatan dokter dan dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan penempatan tenaga bidan di desa, serta wajib kerja tenaga sarjana bagi lulusan dokter spesialis. Di bidang sarana kesehatan telah diupayakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata di seluruh pelosok kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masayarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah terpencil. Sementara itu beberapa langkah telah diambil untuk mengantisipasi dampak negatif krisis ekonomi yang berkelanjutan antara lain melalui Jaringan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). Dengan pembangunan yang dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan merata serta ditunjang oleh informasi kesehatan yang baik, diharapkan derajat kesehatan mesyarakat dapat semakin ditingkatkan.

Walaupun secara umum terdapat kemajuan dibidang upaya kesehatan yang telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun masalah-masalah kesehatan yang dihadapi terasa semakin kompleks. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bencana Alam yang memporak-porandakan kehidupan masyakat serta pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan kesehatan Provinsi Riau. Namun demikian menyadari adanya keterbatasan sumber daya dan sesuai dengan prioritas masalah yang ada serta kecendrungannya dimasa mendatang, maka disusun program pembangunan kesehatan di Provinsi Riau untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rencana pembangunan kesehatan telah ditetapkan Visi Riau Sehat 2005, yaitu : (1) Program perbaikan gizi masyarakat, (2) Program lingkungan sehat, (3) Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, (4) Program upaya kesehatan, (5) Program sumber daya kesehatan, (6) Program pengembangan peraturan penyelenggaraan upaya kesehatan dan (7) Program obat, makanan dan bahan berbahaya.

Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, toko obat dan apotik. Keberadaan Rumah Sakit khusunya di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dalam hal ini Rumah Sakit Swasta. Kondisi ini akan menjadi tantangan di masa mendatang bagi Rumah Sakit Negeri dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk melihat perbandingan Rumah Sakit (swasta dan negeri), Klinik, Puskesmas, Posyandu, Apotik dan toko obat masing-masing kabupaten/kota tahun 2006 bisa dilihat pada Tabel di bawah ini.

Sarana dan Prasarana Kesehatan Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2006

No


Kab./Kota


Sarana dan Prasaran Kesehatan

R. Sakit


Klinik


Puskesmas


Posyandu


Apotik


Toko Obat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Kuansing
Inhu
Inhil
Pelalawan
Siak
Kampar
Rohul
Bengkalis
Rohil
Pekanbaru
Dumai


1
1
1
2
1
3
3
2
3
16
3


33
45
23
63
17
42
26
22
12
405
49


15
13
23
11
13
19
16
16
10
15
7


295
353
404
191
290
510
384
567
327
528
135


2
8
8
9
4
13
3
24
8
148
12


11
26
75
54
4
128
9
24
17
227
56




Jumlah


36


737


158


3.984


239


631

Sumber : Subdin Yankes & Gizi dan Profil Kab/Kota – 2006

Untuk melihat jumlah tenaga medis yang ada di Provinsi Riau tahun 2006 masing-masing kabupate/kota dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Jumlah Tenaga Medis Masing-masing
Kabupate/Kota Tahun 2006

No.


Kab./Kota


dr. Spesialis


dr. Umum


dr. Gigi


Bidan


Apoteker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Kuansing
Inhu
Inhil
Pelalawan
Siak
Kampar
Rohul
Bengkalis
Rohil
Pekanbaru
Dumai


3
6
7
20
3
12
5
6
6
142
19


34
40
25
55
38
72
57
70
54
203
53


5
10
11
10
10
18
5
12
10
70
16


23
72
47
6
84
86
35
73
34
301
84


14
21
26
33
14
25
15
32
20
169
41




Jumlah


229


701


177


845


4.191

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau – 2006

Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

ENCUATNYA kasus penyimpangan penyetoran dana Askeskin dari PT Askes ke RS Sanglah, Denpasar sebesar milyaran rupiah, membuktikan bahwa sistem manajemen administrasi di kedua instansi tersebut kurang baik. Sistem pengawasan internal di RS Sanglah masih belum optimal, sistem informasi rumah sakit juga tidak sesuai standar minimal pelayanan. Ini terbukti dari banyaknya pasien terutama pasien kelas III yang mencakup masyarakat miskin dan kurang mampu, masih kurang mendapatkan ataupun diberikan informasi tentang prosedur pelayanan yang benar, baik masalah biaya pengobatan maupun terhadap catatan medik mereka.

-------------------------------

Terjadinya penumpukan pasien di Rumah Sakit Sanglah mengharuskan mereka antre menunggu lama untuk mendapatkan giliran. Contoh nyata yang dapat kita lihat saat ini terjadi penumpukan pasien demam berdarah (DB) sehingga dalam beberapa kesempatan pasien terpaksa dirawat inap di lorong rumah sakit. Hal ini akibat rujukan pasien rumah sakit daerah di kabupaten yang tidak terlayani karena keterbatasan alat dan tenaga serta pelayanan standar minimal yang tidak sesuai.

Di sisi lain penugasan sumber daya yang belum optimal, terlihat dari kenyataan yang ada bahwa dokter spesialis yang ditugaskan di rumah sakit sangat jarang ditemui pasien di kelas III yang sebagian besar masyarakat miskin dan kurang mampu. Jadwal yang disediakan paling-paling hanya sekali seminggu dan hanya menyediakan waktu beberapa menit saja untuk menengok pasien di sal tersebut. Hal seperti ini ditemukan di rumah sakit daerah maupun rumah sakit terbesar dan modern di Bali seperti RS Sanglah. Mereka dalam pelayanan masih membedakan golongan pasien dari masyarakat kaya dan miskin.

Adanya pandangan-pandangan negatif terhadap pelayanan kesehatan, baik menyangkut sistem manajemen organisasi kesehatan, sarana prasarana, SDM, dan lain-lain yang masih rendah standar mutunya. Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan perlu mencermati melalui introspeksi diri terhadap tanggapan masyarakat, baik yang positif/negatif sebagai pembenahan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.



Standardisasi Pelayanan

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus berpijak pada acuan dasar standar mutu pelayanan minimal kesehatan masyarakat (Kepmenkes RI No. 1457/Menkes/SKX/2003). Standar minimal pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan kepada setiap orang secara optimal, bermutu, efisien dan merata tanpa memandang suku dan golongan. Optimal maksudnya terlaksananya pelayanan kesehatan dasar, bermutu dan efisien artinya terlaksananya pelayanan kesehatan yang profesional, tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat puskesmas.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, bermutu, efisien dan merata, perlu adanya pembenahan-pembenahan baik yang menyangkut manajemen pelayanan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia.

Pertama, manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan yang diterapkan harus transparan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan bisa menerapkan/mengakomodasi usulan-usulan dari bawah, sehingga bawahan merasa diperhatikan/dilibatkan (manajemen partisipatif). Pelayanan dalam pengorganisasian harus sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti staf entry data tidak dibenarkan membuka rekening atas nama lembaga. Tugas ini sebenarnya dilaksanakan oleh bendahara atas persetujuan direktur utama. Dalam hal pelaksanaan pelayanan harus memberikan informasi yang optimal baik menyangkut pembiayaan dan catatan medik maupun langkah-langkah/tindakan yang akan diambil. Pengawasan harus diefektifkan baik pengawasan intern/ekstern, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih dini.

Kedua, sarana dan prasarana. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat dibutuhkan sarana/prasarana atau alat untuk mendukung pelayanan. Banyak alat-alat medis yang tidak memadai dan tidak sesuai. Banyak rumah sakit daerah di kabupaten tidak memiliki alat medis yang cukup dan standar, sehingga banyak pasien yang membutuhkan pelayanan di kabupaten tidak terlayani. Perlu peningkatan biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana.

Ketiga, sumber daya manusia. Tenaga paramedis sudah memiliki skill medis/keperawatan dan kemampuan akademik yang memadai. Namun, penugasan sumber daya yang belum optimal. Hal ini terlihat dari kenyataan yang ada bahwa dokter spesialis yang ditugaskan di rumah sakit sangat jarang ditemui pasien di kelas yang sebagian besar dihuni masyarakat kurang mampu. Ini terjadi kemungkinan karena dokter tersebut tidak bekerja fulltime dan tidak fokus dengan pekerjaannya di rumah sakit. Sudah selayaknya pemerintah menerapkan kebijakan tenaga medis yang berstatus PNS tidak diizinkan nyambi di rumah sakit swasta atau buka praktik swasta. Pemerintah hendaknya menengok negara tetangga seperti Singapura yang melarang dokter bekerja di rumah sakit lain/buka praktik sendiri. Hal ini bisa diterapkan dengan konsekuensi peningkatan gaji bagi dokter PNS.

Apa yang diuraikan di atas diharapkan nantinya dapat mewujudkan harapan masyarakat terhadap pelayanan. Secara umum masyarakat sangat mengharapkan pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Hal ini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia (dokter dan paramedis), pengembangan sarana-prasarana dan sistem informasi. Dokter dan paramedis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya, peningkatan kinerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong peningkatan kualitas. Pengembangan sarana-prasarana terutama peralatan medis di kota/kabupaten sangat dibutuhkan sehingga masyarakat di kabupaten mendapat pelayanan yang cepat dan tepat.

Mencermati Aspek Manajemen Madrasah

Perbincangan tentang madrasah sesungguhnya sudah banyak sekali dilakukan di berbagai tempat dan kesempatan berbeda-beda, tidak terkecuali menyangkut aspek manajemennya. Pengamatan serta analisis tajam telah banyak dihasilkan. Begitu pula pikiran-pikiran cerdas untuk membangun konsep dan rancangan pengembangan madrasah sudah banyak dipublikasikan. Madrasah diyakini menjadi lembaga pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik pada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek-aspek intelektual, moral, spiritual dan ketrampilan secara padu. Madrasah diyakini mampu mengintegrasikan kematangan religius dan keahlian ilmu modern kepada peserta didik sekaligus. Itulah yang sesungguhnya menjadikan orang-orang yang memahami dunia madrasah menjadi begitu gigih memperjuangkan eksistensi madrasah. Selain itu, para peminat lembaga pendidikan madrasah juga didorong oleh nilai-nilai idealisme. Semestinya madrasah mampu menampilkan diri sebagai representasi ajaran Islam yang agung, indah dan sempurna. Akan tetapi, pada kenyataannya, madrasah masih sangat jauh dari idealisme itu. Jauh panggang dari api. Konsep-konsep idial Islam, seperti suasana kebersamaan, kerja keras, disiplin, optimisme yang menjauhkan dari sifat putus asa, mudah menyerah, selalu menjaga kebersihan baik lahir maupun batin, dan seterusnya, ternyata belum terwujud dalam aktivitas madrasah. Sebagian besar madrasah masih diliputi oleh suasana dan semangat tradisional, seperti manajemen “seadanya”, kurang disiplin, bahkan juga (maaf) tampak kurang bersih, menerima apa adanya dan seterusnya. Akibatnya, madrasah tidak menghasilkan citra dan out-put sebagaimana yang diharapkan sebagai refresentasi atau personifikasi ajaran Islam itu. Barangkali, fenomena seperti itulah yang kemudian mendorong berbagai forum madrasah tidak henti-hentinya memperbincangkan madrasah. Madrasah dengan sejuta masalahnya tetap menarik untuk diperbincangkan.

Program pengembangan pendidikan di Indonesia—jika masih saja mengabaikan madrasah tentu tidak realistis. Sebab, ternyata jumlah madrasah di tanah air ini cukup banyak, yakni tidak kurang 15 % dari total lembaga pendidikan yang ada. Artinya, jika madrasah tidak di-manage dengan strategi, sistem dan metodologi yang sama dengan manajemen lembaga pendidikan umum lainnya, maka hal itu berarti mengabaikan sejumlah 15 % dari anak bangsa ini. Jumlah itu bukan merupakan angka yang kecil, apalagi angka itu terkait dengan persoalan pendidikan. Bagi orang yang mengerti kaitan ihwal pendidikan dengan kehidupan bangsa di masa depan, sudah pasti tidak akan berani membuat keputusan semena-mena dalam menangani pendidikan. Sebab, mengurus pendidikan sesungguhnya sama artinya dengan menyiapkan generasi masa depan. Manajemen pendidikan berarti manajemen generasi muda bangsa. Saat ini, bangsa Indonesia mengalami krisis multi dimensi, banyak pejabat yang korup, membanjirnya jumlah pengangguran, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Semuanya itu merupakan produk dari penyelenggaraan pendidikan yang timpang, di mana—salah satunya—madrasah kurang memperoleh perhatian yang memadai. Sekian lama madrasah terkesan di-anaktiri-kan oleh pemerintah, baik secara institusional maupun finansial. Secara hakiki bangsa Indonesia yang sedang terpuruk ini hanya dapat diselesaikan lewat perbaikan-perbaikan dalam bidang pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, membangun pendidikan secara layak, tak terkecuali mengangkat harkat martabat madrasah lewat upaya-upaya memperkokoh berbagai aspeknya merupakan keniscayaan jika kita benar-benar secara tulus ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Kendatipun secara umum nasib madrasah memprihatinkan; namun, tidak semua madrasah kondisi dan prestasinya kurang baik. Ada madrasah yang performa dan prestasinya jauh lebih unggul di banding sekolah umum pada umumnya. Hanya saja, jumlah madrasah yang tergolong maju seperti itu masih sangat sedikit, sehingga menimbulkan kesan stigmatik, jika menyebut madrasah, maka yang tergambar adalah sekolah yang kurang maju. Di Malang, Jawa Timur terdapat madrasah yang justru menjadi rebutan banyak orang, sementara sekolah umum lainnya kekurangan peminat. Madrasah unggul itu, antara lain Madrasah Terpadu (MIN Malang I, MTsN, dan MAN III), Madrasah Sabilillah dan Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman. Dua yang disebutkan terakhir berstatus swasta. Orang tua yang menyekolahkan ke lembaga pendidikan Islam ini pada umumnya secara ekonomi berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Pada umumnya, mereka adalah para dosen, pengusaha, pejabat pemerintah, pedagang dan kalangan profesional sejenisnya. Madrasah Terpadu, memang memperoleh pendanaan dari pemerintah; namun, karena jumlahnya terbatas, maka madrasah berusaha menghimpun dana partisipasi masyarakat yang cukup besar, baik berupa uang pangkal maupun SPP setiap bulan. Begitu pula dua madrasah lainnya yang berstatus swasta. Madrasah-madrasah seperti ini mampu merekrut tenaga guru secara selektif dan menggajinya secara layak, juga memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan serta kebutuhan lainnya. Oleh karena ditunjang oleh manajemen dan kepemimpinan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, guru yang berkualitas serta lingkungan yang baik, maka madrasah ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggul lainnya di kota ini. Madrasah semacam ini kabarnya sudah mulai muncul di berbagai kota, dengan kualitas yang dapat dibanggakan. Lembaga pendidikan Islam seperti ini, perlu diakui jumlahnya memang masih sangat terbatas. Pertanyaan menarik seiring dengan munculnya fenomena madrasah unggul itu ialah biasanya menyangkut kekuatan apa sesungguhnya di balik kemajuan itu semua. Apakah faktor organisasi, kekuatan masyarakat atau faktor orang? Dalam pengamatan sepintas, saya menarik kesimpulan sementara bahwa ternyata faktor orang yang kebetulan memiliki kemampuan manajerial dan ditunjang oleh komitmen dan integritas tinggi dan ditunjang oleh kekuatan masyarakat –terutama dari ekonomi, rupanya menjadi kunci kemajuan lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat ibtidaiyah hingga perguruan tinggi.

Selain terdapat madrasah yang tergolong maju sebagaimana diungkapkan di atas, di mana-mana—terutama di wilayah pedesaan—terdapat tidak sedikit madrasah yang kondisinya amat memprihatinkan. Pada umumnya madrasah yang kurang maju berada di lingkungan masyarakat yang secara ekonomi lemah kendatipun perhatian mereka kepada madrasah cukup tinggi. Madrasah itu dikelola oleh yayasan-yayasan sosial-keagamaan (Islam), yang umumnya tidak memiliki sumber dana dan juga manajerial serta leadership yang kokoh. Akibatnya, madrasah yang dikelola berjalan secara linear apa adanya. Tidak ada lonjakan-lonjakan prestasi. Para guru, selain diperoleh dari bantuan pemerintah yang pada umumnya jumlahnya kurang mencukupi, juga ditambah dengan guru honorer dengan gaji yang amat kecil. Sumber pendanaan yang kecil itu, pada umumnya diperoleh dari partisipasi masyarakat wali murid, baik berupa sumbangan uang pangkal atau SPP yang harus dibayar setiap bulan. Besarnya sumbangan biaya pendidikan ini, karena masyarakatnya secara ekonomi lemah, maka amat terbatas. Sudah biasa kita mendengar informasi bahwa SPP setiap bulan setiap siswa hanya Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Dana sekecil ini pun belum tentu dibayar lunas, kendatipun telah diberikan keringanan mengangsur. Padahal, bila kita hitung, umpamanya madrasah memiliki siswa 150 orang, maka uang yang terkumpul tidak lebih dari Rp750.000,- per-bulan. Dana sekecil itu tentu akan cukup digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan madrasah setiap bulannya. Persoalannya adalah apa mungkin, sebuah madrasah dapat menjalankan peran-peran pendidikan secara layak dengan dana sebesar itu. Jika ternyata madrasah memang dapat berjalan dengan uang sekecil itu, maka tidak akan menghasilkan out-put yang berkualitas sebagaimana tuntutan masyarakat sekarang, apalagi tuntutan ke depan. Jika kita mencermati lebih lanjut, madrasah di pedesaan selain masih terdapat penyangga berupa guru bantuan pemerintah, walaupun jumlahnya terbatas, juga terdapat para volounteer (tenaga sukarela) yang mengajar di madrasah. Para volunteer ini pada umumnya adalah anak-anak desa berpendidikan yang belum sempat memperoleh lapangan pekerjaan tetap. Oleh karena itu yang terjadi, pendidikan madrasah belum dikelola secara profesional.

Madrasah, jika dilihat dari sisi etos kerja, semangat atau motivasi para pengelolanya, sudah sangat luar biasa tingginya. Dalam hal membangun madrasah, bagi masyarakat tertentu, mereka tidak pernah membayangkan akan memperoleh keuntungan yang bersifat materi. Bahkan mereka mampu menunjukkan kesadaran akan betapa pentingnya lembaga pendidikan Islam ini melalui pengorbanan berupa apa saja yang mereka miliki. Tidak jarang kita temui, orang yang bersedia menjual tanah atau hewan ternak untuk membiayai pembangunan madrasah. Jiwa berkorban seperti ini, agaknya sulit ditemui, justru di lingkungan masyarakat yang menamakan diri telah memasuki dunia modern. Jiwa berkorban yang tinggi juga tidak jarang ditunjukkan oleh guru. Selain mereka bersedia menjalankan tugas-tugas kependidikan semampunya, mereka sanggup menambah pengetahuan dengan biaya sendiri, dengan cara patungan. Hal itu berbeda dengan mereka yang berjiwa pegawai, baru mau menambah dan atau mengimplementasikan konsep baru jika telah tersedia dana proyek yang dibutuhkan. Nyata sekali bahwa pada satu sisi, madrasah sekalipun kondisinya memprihatinkan tetapi menyandang jiwa pejuang, sedangkan di tengah-tengah banyak pihak berkekurangan itu justru tumbuh sebagian orang yang pada diri mereka tumbuh jiwa pegawai. Oleh karena itu nyata sekali bahwa dalam manajemen pendidikan di tanah air ini terjadi diskriminatif, ketidak adilan dan kurang mencerminkan kebhinekaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal itu mengakibatkan sebagian lembaga pendidikan yang kebanyakan berstatus swasta, dalam hal ini madrasah, mengalami keterpurukan.

Membaca fenomena madrasah sebagaimana dikemukakan di atas, maka upaya menumbuh-kembangkannya harus dibedakan antara madrasah yang sudah kuat hidup atau survival sebagaimana contoh madrasah unggulan di muka dan mereka yang masih perlu dibantu kehidupannya sebagaimana yang banyak terdapat di pedesaan. Bagi madrasah yang sudah survival maka yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan manajerial dan leadership madrasah, peningkatan kemampuan guru baik menyangkut penguasaan metodologi maupun materi bidang keilmuan, administrasi madrasah dan sejenisnya. Akan tetapi, bagi madrasah yang masih berjuang untuk hidup yang jumlahnya amat besar, yang diperlukan dan cukup mendesak bagi mereka adalah bagaimana agar kebutuhan hidup minimal para guru terpenuhi. Jika hal ini saja tidak dapat dipenuhi maka sulit diharapkan madrasah mampu mengembangkan diri, apalagi peningkatan mutu hasil pendidikannya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kategorisasi tingkat pertumbuhan madrasah. Secara sederhana, dapat diajukan kategorisasi madrasah misalnya (1) madrasah tertinggal, (2) madrasah tumbuh, dan (3) madrasah mandiri. Madrasah dengan berbagai tingkat pertumbuhannya itu seharusnya dibedakan bentuk dan jenis pembinaannya.

Konsep manajemen berbasis masyarakat atau juga manajemen berbasis sekolah atau kalau di lingkungan madrasah disebut manajemen berbasis madrasah (society based-management), sesungguhnya bagi madrasah hal itu bukan sesuatu yang baru. Jika manajemen berbasis masyarakat itu diartikan sebagai pengelolaan lembaga pendidikan dikembalikan pada masyarakat, maka sesungguhnya madrasah merupakan potret lembaga pendidikan yang mengetrapkan konsep itu. Pada kenyataannya, belajar dari kasus kehidupan madrasah, terdapat korelasi yang amat signifikan antara tingkat ekonomi masyarakat dengan kemajuan lembaga pendidikannya. Bagi masyarakat yang sudah berekonomi cukup maju dan peduli pada madrasah, maka lembaga pendidikan Islam akan berkembang. Artinya, lembaga pendidikan itu akan mampu mengembangkan diri dalam arti mampu menyediakan tenaga guru yang memenuhi syarat, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, membangun manajemen yang kokoh dan lainnya. Akan tetapi, jika masyarakatnya lemah, sekalipun mereka memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang tinggi tetapi tidak akan mampu menyangga kebutuhan lembaga pendidikan secara memadai. Jika konsep manajemen berbasis masyarakat diterapkan untuk pengembangan pendidikan dalam pengertian sepenuhnya, atau dalam arti pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam pengelolaan pendidikan maka hasilnya akan seperti yang dialami madrasah selama ini. Pengelolaan pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia ini rupanya justru mengharuskan pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan tingkat dasar dan menengah, tanpa memandang status negeri atau swasta, secara cukup. Pembedaan perlakuan hanya dimungkinkan pada tingkat pendidikan tinggi. Alasannya, bahwa seluruh warga negara, secara adil tanpa diskriminatif seharusnya mengenyam pendidikan pada tingkat dasar. Jika sekelompok masyarakat tidak mengenyam pendidikan dasar maka akan menjadi bandul atau kekuatan penghambat terhadap kemajuan secara keseluruhan yang diinginkan bersama.

Selama ini disadari atau tidak, telah tumbuh perlakuan kurang adil dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pendidikan madrasah. Madrasah yang berjumlah tidak kurang dari 15 % dari total lembaga pendidikan yang ada, dan menurut catatan tidak kurang dari 90 % berstatus swasta selalu dibandingkan dengan sekolah umum dalam mencapaian prestasinya. Ujung-ujungnya dikatakan bahwa madrasah mengalami ketertinggalan. Membandingkan dua hal yang tidak sebanding adalah merupakan langkah yang kurang adil. Sekolah umum yang pada umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya. Tambahan lagi, bahwa madrasah dan sekolah umum memiliki kharakteristik dan orioentasi yang membawa konsekuensi beban berbeda. Madrasah untuk membangun ciri khasnya, mereka menambah beban dengan cara memberi penguatan pada aspek keagamaan (Islam) yang sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri, akan tetapi tidak pernah memperoleh perhargaan lebih tatkala membandingkan di antara keduanya. Ketika pada umum orang gelisah dengan fenomena maraknya perkelahian antar-siswa, merebaknya kasus-kasus penggunaan obat terlarang di kalangan siswa, pergaulan bebas dan seterusnya, fenomena madrasah jauh dari citra buruk seperti itu, misalnya, dalam pengamatan selama ini sedikit sekali ditemukan kasus-kasus negatif seperti itu di madrasah, lantaran kekuatan spiritual yang dikembangkan. Kenyataan ini belum pernah memperoleh pengakuan semestinya. Perbadingan antara madrasah dan sekolah umum selama ini hanya sebatas hasil akhir ujian nasional atau UN dan menghasilkan kesimpulan bahwa prestasi UN pada masing-masing jenjang madrasah lebih rendah dari sekolah umum. Sedangkan prestasi membangun akhlak atau budi pekerti dari kedua jenis lembaga pendidikan tersebut tidak pernah dilihat, sehingga seolah-olah aspek itu dipandang kurang penting. Padahal, yang sesungguhnya tatkala bangsa tidak memiliki kharakter, akhlak atau kepribadian maka segala-galanya akan tidak bermakna, sekalipun mereka menyandang intelektual yang tinggi. Kata kuncinya dalam mengelola pendidikan, semestinya harus mengedepankan kebersamaan, kesemestaan, keadilan, dan dijauhkan perlakuan diskriminatif, maka insya Allah madrasah akan mampu bersaing dan akan survival dengan konsep dan kekuatan yang disandang. Allahu a’lam

Perencanaan Simulasi Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Komunitas Dalam Menghadapi Bencana

isusun Oleh :
Didik S Mulyana & Fredy Chandra


Melakukan kegiatan simulasi untuk menghadapi ancaman dan potensi bencana memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi ancaman yang berpotensi menjadi bencana. Terdapat 4 komponen penting sebagai parameter apakah sebuah kesiapsiagaan telah terbangun dengan baik atau belum, parameter tersebut adalah 1) Sistem komunikasi dan peringatan dini, 2) Mobilisasi penduduk dan jalur evakuasi, 3) Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dan 4) Manajemen Barak Pengungsian.



Sistem Komunikasi dan Peringatan Dini
Tahapan ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas sebuah informasi peramalan potensi bencana dapat dikomunikasikan hingga ke tingkat Komunitas yang terancam. Sehingga saat terjadi sebuah bencana komunitas memiliki waktu untuk menyelamatkan aset-aset kehidupannya. Disamping itu sebuah sistem komunikasi dan peringatan dini dapat membantu sebuah komunitas yang terancam dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan yang perlu dan tepat dalam merespon ancaman.


Tantangan yang seringkali muncul dalam sistem peringatan dini adalah bagaimana menterjemahkan informasi teknis menjadi informasi yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat bertindak pada saat yang tepat. Tantangan tersebut sebenarnya dapat di reduksi melalui keterlibatan komunitas yang terancam dan pihak yang berwenang dalam memberikan informasi tersebut. Untuk itu maka sebuah sistem informasi peringatan dini harus memiliki parameter sebagai berikut: 1) menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat, 2) segera, 3) tegas, jelas dan tidak membingungkan dan 4) bersifat resmi atau disepakati oleh semua pihak.


Sistem peringatan dini biasanya melalui jalur komunikasi yang menginformasikan ramalan ancaman dari suatu lembaga yang berwenang hingga ke satuan kelompok masyarakat terkecil. Penyampaian informasi peringatan dini harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1.
Menginformasikan peringatan secara bertingkat ke masyarakat. Setiap perubahan tingkat peringatan bermakna pada peningkatan kewaspadaan yang harus dilakukan masyarakat
2.
Penyeragaman dan kesepakatan informasi mengenai tanda, simbol dan suara baik dari lembaga yang berwenang maupun dari tim siaga desa sehingga semua pihak dapat mengerti dan memahami informasi peringatan dini yang disamapaikan
3.
Menyepakati atau penunjukan terhadap individu yang berwenang di tingkat dusun, desa atau kota untuk membunyikan tanda peringatan dini apabila terjadi ancaman berpotensi menimbulkan risiko
4.
Penggunaan alat sistem informasi peringatan dini yang tepat guna. Peralatan informasi peringatan dini yang digunakan tidaklah harus berteknologi tinggi dan mahal, yang penting dapat berfungsi efektif dan cepat dalam memberikan informasinya. Disamping itu pemilihan alat peringatan dini harus mempertimbangkan waktu ancaman berlangsung mulai dari sumber ancaman hingga sampai di areal pemukiman. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki alat-alat tradisional yang berfungsi untuk menyampaikan informasi peringatan
5.
Penempatan alat peringatan dan papan informasi di tempat yang strategis sehingga semua orang bisa mengetahui dan mendengarnya
6.
Saran tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat harus konkret dan spesifik
7.
Saran mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan masyarakat sehingga dapat mengurangi risiko
8.
Bahasa penyampaian informasi sesederhana mungkin dan dalam bahasa lokal/setempat agar dapat dimengerti seluruh orang
9.
Melakukan latihan simulasi sistem komunikasi dan peringatan dini yang teratur dalam periode tertentu di kawasan yang rawan bencana. Hal ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan dan melatih naluri penduduk untuk selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman. Disamping itu sebagai kontrol dan penilaian efektivitas dari sistem komunikasi dan peringatan dini yang dilakukan di sebuah kawasan rawan bencana serta pengecekan apakah alat komunikasi dan peringatan dini masih berfungsi dengan baik atau tidak.

Mobilisasi Pengungsi dan Evakuasi
Tahapan in merupakan perencanaan penyelamatan dengan cara pemindahan penduduk yang terancam ke wilayah yang lebih aman. Dalam rancangan rencana evakuasi perlu mempertimbangkan beberapa hal, yakni:

1.
Jumlah penduduk yang terancam, secara detail jumlah perempuan, laki-laki, balita serta kelompok rentan (ibu hamil, lansia dan orang dengan kemampuan berbeda) sebaiknya juga terdata
2.
Situasi lokasi kawasan yang terancam, termasuk didalamnya dimana titik lokasi rumah tangga yang terdapat kelompok rentan, alokasi aset-aset utama masyarakat seperti mata air, peternakan serta dimana letak warga yang memiliki sarana transportasi untuk evakuasi
3.
Pembagian tenaga penduduk di tingkat rumah tangga atau kampung (tingkat terkecil di masyarakat) untuk membantu rumah tangga yang lain yang memiliki anggota keluarga yang banyak atau mempunyai anggota keluarga yang termasuk kelompok rentan dalam melakukan evakuasi
4.
Lokasi berkumpul yang aman sebelum evakuasi. Titik ini harus telah disepakati oleh komunitas (lokasi berkumpul dapat di tingkat kampung, dusun, desa, kecamatan dan sebagainya tergantung kekuatan dan kecepatan ancaman serta luas wilayah yang terancam. Hal ini bertujuan untuk melakukan koordinasi awal antar penduduk apakah perlu melakukan tindakan evakuasi lanjutan atau tidak, selain itu juga untuk memudahkan proses identifikasi siapa saja yang telah di evakuasi dan belum dievakuasi)
5.
Pemilihan jalur evakuasi yang aman (menjauh dari sumber ancaman) dan jika memungkinkan bedakan antara jalur untuk masuk dan keluar dari wilayah yang terancam sehingga tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan ketika proses evakuasi berlangsung
6.
Jumlah sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan pengaturan kendaraan evakuasi agar dalam proses evakuasi berlangsung dapat memindahkan seluruh penduduk yang terancam ke wilayah yang aman dengan cepat
7.
Kondisi jalan (lebar, panjang, kerusakan) dan jembatan sepanjang jalur evakuasi mulai dari wilayah terancam sampai dengan wilayah aman yang direncanakan (pos pengungsian)
8.
Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di daerah yang aman baik dengan berlari atau menggunakan sarana transportasi seperti sepeda motor, perahu, mobil dll
9.
Kelompok rentan (balita, anak-anak, para lanjut usia, perempuan hamil dan menyusui, para penyandang cacat, orang yang sedang sakit, orang yang hidup dengan HIV/AIDS dsb) dan korban yang timbul mendapatkan prioritas untuk diselamatkan ketika evakuasi berlangsung
10.
Persiapkan surat-surat penting atau surat-surat berharga yang bisa dibawa oleh penduduk dan penempatan surat-surat tersebut mudah dijangkau ketika menyelamatkan diri.

Dalam mendukung sebuah evakuasi sebaiknya tersedia peta evakuasi berbasis komunitas. Pembuatan peta ini bertujuan agar masyarakat memahami kondisi dan situasi kawasan mereka. Disamping itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses evakuasi. Setiap rumah tangga sebaiknya memiliki satu lembar peta evakuasi sehingga tiap anggota keluarga dapat memahami dan menggunakannya. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan peta evakuasi:

1.
Gambar simbol arah utara sebagai pedoman arah. Pedoman letak sumber ancaman juga perlu ditonjolkan sebagai panduan dalam penyelamatan apakah sudah benar menjauh dari sumber ancaman atau belum
2.
Penyebaran dan batas wilayah yang rentan terhadap ancaman. Bertujuan agar masyarakat benar-benar mengetahui tingkat kerentanan wilayah tempat mereka bermukim
3.
Batas administratif wilayah
4.
Tuliskan nama-nama wilayah yang bersangkutan (desa, dusun, kampung dll)
5.
Tandai dengan simbol rumah tangga-rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang termasuk kelompok rentan sehingga memudahkan penduduk untuk mendahulukan penyelamatan ketika evakuasi berlangsung
6.
Gambarkan sarana jalan serta pembagian tipe jalan (jalan kabupaten/kota, jalan desa, jalan dusun, jalan kampung, jalan setapak), lebar serta kondisi kerusakan jalan. Selain itu sarana infrastruktur seperti jembatan perlu dicantumkan pada peta
7.
Gambarkan letak aset penghidupan yang penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat seperti mata air, saluran irigasi, bak penampungan air, dan lumbung padi atau kandang ternak
8.
Gambarkan letak alat pendudukung kesiapsiagaan yang ada seperti pos ronda, sirine mesjid atau lonceng gereja, kentongan dan lain sebagainya tergantung dari kebiasaan kawasan pemukiman yang rawan bencana tersebut. Tandai juga simbol rumah tangga-rumah tangga yang memiliki sarana transportasi yang bisa digunakan untuk evakuasi dan berapa jumlah penduduk yang mampu diangkut dengan alat transportasi tersebut
9.
Gambarkan tata guna lahan yang ada di wilayah tersebut (hutan, sawah, kebun, pemukiman/perumahan, sungai dan sebagainya sesuai kondisi sebenarnya)
10.
Gambarkan sarana-sarana umum yang ada di wilayah tersebut (balai desa/kelurahan, sekolah, tempat ibadah, lapangan, pelabuhan, perahu dan sebagainya sesuai kondisi yang sebenarnya)
11.
Gambarkan titik lokasi berkumpul serta barak-barak pengungsian yang telah disepakati
12.
Gambarkan jalur evakuasi yang telah disepakati dan telah di simulasikan. Penggambaran jalur disertasi simbol-simbol arah penyelamatan. Dalam penggambaran ini harus diperhatikan apakah jalur evakuasi sudah benar-benar menjauhi ancaman atau belum. Selain itu pertimbangkan pertemuan jalan (pertigaan atau perempatan jalan) yang berpotensi menimbulkan kemacetan atau kecelakaan antar penduduk atau sarana transportasi.

Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD)
Pada saat bencana terjadi, biasanya jatuh korban baik disebabkan oleh bencana secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan pertama terhadap penderita gawat darurat secara cepat dan tepat akan sangat berarti bagi keselamatan penderita gawat darurat. Jika salah melakukan penanganan pertama, hal ini bisa menyulitkan penanganan lanjutan dan bisa menyebabkan memburuknya kondisi penderita yang berujung pada kecacatan permanen bahkan pada kematian.


Seringkali dalam kondisi darurat akibat bencana, jumlah penderita gawat darurat lebih banyak daripada penolong, untuk itu perlu menentukan prioritas dalam melakukan pertolongan pertama. Beberapa hal sebagai pertimbangan dalam menentukan skala prioritas dalam memberikan pertolongan adalah sebagai berikut:

1.
Mendahulukan penderita yang membutuhkan perawatan ringan sehingga dapat membantu memberikan pertolongan atau meminta bantuan ke pihak lain
2.
Memilih penderita yang paling mampu ditolong berdasarkan pada kondisi korban dan kondisi lingkungan yang disesuaikan dengan kemampuan penolong
3.
Memberikan perhatian yang lebih kepada penderita yang mengalami ketakutan dan kepanikan yang tinggi sehingga tidak mengganggu jalannya pertolongan
4.
Apabila posisi penderita tertimbun reruntuhan atau tertutup sesuatu, maka yang pertama ditemukan, dialah yang ditolong
5.
Apabila menemukan korban yang sudah meninggal, usahakan tidak ditangani lebih dahulu, waktu sebaiknya digunakan untuk mencari penderita yang masih bisa diselamatkan
6.
Bila menemukan penderita dengan luka/cedera lebih dari satu, maka urutan prioritas penanganannya sebagai berikut: 1) Gangguan pernafasan, 2) Pendarahan, 3) Gangguan kesadaran, 4) Patah tulang, 5) Shock , 6) Lainnya
7.
Apabila menemukan korban yang telah meninggal, sebaiknya tempatkan jenasahnya di tempat yang mudah terjangkau sehingga akan memudahkan penanganan selanjutnya.

Manajemen Barak
Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan penduduk yang terkena dampak bencana. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kebutuhan para kelompok rentan yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat biasa.


Dalam pengelolaan tempat pengungsian beberapa hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1.
Memilih lokasi pengungsian.
Memilih lokasi pengungsian merupakan salah satu kegiatan utama. Dalam memilih lokasi pengungsian beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain:
*
Jumlah pengungsi/penduduk yang terancam
*
Tersedianya lahan atau bangunan yang ada sehingga bisa menentukan berapa luasan dan jumlah lokasi pengungsian yang dibutuhkan oleh penduduk yang mengungsi
*
Kemungkinan potensi ancaman baik dari sisi keamanan, kesehatan maupun risiko dari ancaman alam seperti tanah longsor, banjir, angin topan dll
*
Potensi ancaman yang disebabkan oleh bangunan yang tidak aman, adanya reruntuhan, kemiringan lahan, lahan yang tidak stabil dll
*
Mudahnya akses sarana pendukung seperti prasarana jalan, jembatan, pasokan air dan sanitasi, penerangan, telekomunikasi dan lainnya.
2.
Kepemilikan lahan atau bangunan dan izin penggunaannya.
Perlu diketahui juga kepemilikan lahan atau bangunan yang direncanakan sebagai lokasi pengungsian. Pengurusan izin atau pemberitahuan selayaknya dilakukan sehingga apabila lahan atau bangunan tersebut benar-benar menjadi lokasi pengungsian maka tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3.
Prasarana pendukung.
Prasarana pendukung yang perlu ada atau disediakan bagi para pengungsi di lokasi pengungsian antara lain:
*
Pasokan air bersih. Dari mana asal air bersih bisa diperoleh, apakah dengan mendatangkan air bersih dari luar lokasi pengungsian atau dari sumber air di sekitar lokasi pengungsian. Peralatan apa yang bisa digunakan oleh pengungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan air bersih tersebut
*
Sanitasi. Berapa jumlah kebutuhan kamar mandi, tempat mencuci dan buang air besar bagi para pengungsi (sebagai perbandingan 1 jamban maksimal untuk 20 orang), jarak, keamanan dan kemudahan akses fasilitas tersebut oleh pengungsi, bagaimana dengan pengelolaan sampah dan saluran air di sekitar lokasi pengungsian
*
Penerangan. Bagaimana mendapatkan penerangan di lokasi pengungsian pada malam hari. Hal ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi para pengungsi terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan sebagainya
*
Pelayanan kesehatan. Darimana memperoleh pelayanan kesehatan bagi pengungsi?
*
Keamanan. Apakah situasi keamanan dapat dikendalikan? Baik keamanan dari kriminalitas maupun keamanan dari ancaman baik dari alam maupun manusia terutama bagi kelompok rentan (balita, anak-anak, perempuan, manula, orang dengan kemampuan berbeda/difabel, kelompok minoritas dll)
*
Pendidikan. Di beberapa lokasi bencana, gedung sekolah seringkali dipakai sebagai lokasi pengungsian. Apabila jangka waktu pengungsian diperkirakan berlangsung lama dan dapat mengganggu proses belajar mengajar, maka perlu dipikirkan penyediaan lokasi sebagai pengganti untuk tempat belajar mengajar
*
Tempat ibadah dan pertemuan. Perlu juga disediakan atau menggunakan tempat yang ada yang bisa dipakai untuk kegiatan ibadah dan pertemuan bagi para pengungsi
*
Sarana bermain. Penting juga untuk menyediakan atau menggunakan tempat atau lahan yang ada untuk sarana bermain bagi anak-anak sehingga mereka juga bisa melakukan aktivitas bermain selama di lokasi pengungsian
*
Pelayanan masyarakat. Tempat ini berfungsi sebagai pos kooordinasi yang memberikan pelayanan baik kepada pengungsi maupun pihak luar. Biasanya tempat ini berkaitan dengan urusan administrasi dan penggudangan barang.
4.
Akses jalan bagi sarana transportasi.
Baik pengungsi maupun pihak luar sangat bergantung pada kelancaran akses sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi maupun untuk penyediaan layanan.
5.
Akses telekomunikasi.
Sarana telekomunikasi, seperti telepon, faksimili, radio HT sangat bermanfaat untuk membantu kelancaran kerja, terutama untuk berhubungan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Selain itu bagi para pengungsi juga akan menjaga mereka tetap menjalin komunikasi dengan kerabat atau pihak lain yang dibutuhkan.
6.
Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
Kebutuhan dasar pengungsi dibagi menjadi dua yaitu: 1) kebutuhan di tingkat keluarga dan 2) kebutuhan pribadi. Beberapa kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah:
*
Air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi merupakan landasan bagi kelangsungan hidup para pengungsi pada tahap awal bencana. Para pengungsi lebih mudah menjadi sakit atau bahkan bisa berujung pada kematian karena penyakit yang biasanya disebabkan oleh sanitasi yang buruk, kurangnya pasokan air bersih dan buruknya kebersihan
*
Pangan dan gizi. Selain kebutuhan pangan untuk setiap orang, pemenuhan gizi bagi para pengungsi juga perlu diperhatikan. Ada juga kebutuhan khusus bagi kelompok rentan misalnya makanan tambahan/khusus untuk balita yang harus disesuaikan dengan umurnya, kebutuhan gizi untuk perempuan hamil dan menyusui dll
*
Hunian atau penampungan. Tempat hunian atau penampungan berfungsi sebagai tempat perlindungan keamanan dan keselamatan, perlindungan dari cuaca, perlindungan dari gangguan kesehatan serta penyakit. Tempat hunian juga penting untuk menjaga martabat dan mempertahankan kehidupan keluarga dan penduduk terkena bencana. Penyediaan tempat hunian bisa berupa bangunan yang telah ada atau menggunakan bahan baku alternatif seperti tenda, plastik, papan dan sebagainya tergantung sumber daya yang tersedia di sekitar lokasi pengungsian. Jika jangka waktu pengungsian diperkirakan lama, maka diusahakan agar para pengungsi dikelompokkan per rumah tangga atau kepala keluarga. Hal ini biasanya terkait dengan persoalan psikologis para keluarga pengungsi
*
Pakaian dan perlengkapan tidur. Orang-orang yang menyelamatkan diri dari bencana seringkali hanya membawa apa yang melekat di badan mereka. Untuk itu perlu dipersiapkan pakaian pengganti termasuk pakaian dalam, selimut atau sarung sebagai penghangat di malam hari, dan alas tidur untuk menjaga kesehatan para pengungsi. Ada juga kebutuhan khusus untuk balita berupa popok dan selimut
*
Kebersihan pribadi. Kebutuhan untuk memenuhi kebersihan pribadi berupa perlengkapan mandi (sabun, pencuci rambut, sikat gigi, pasta gigi, handuk) dan sabun cuci. Ada juga kebutuhan khusus seperti pembalut bagi perempuan selama menstruasi, bedak dan minyak penghangat bagi balita
*
Perlengkapan memasak dan makan. Jika jangka waktu pengungsian berlangsung lama, sebaiknya setiap keluarga setidaknya memiliki seperangkat alat untuk memasak dan makan minum. Perlu dipikirkan sejak awal bahwa peralatan masak-memasak ini terjaga kebersihannya maupun tidak membahayakan hunian dan pengungsi (misalnya api kompor/tungku dan asap)
*
Pelayanan kesehatan dan pemulihan trauma. Bencana hampir selalu menimbulkan dampak yang besar terhadap kesehatan penduduk terkena bencana. Dampak bencana bagi kesehatan penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) dampak langsung (misalnya luka/cedera dan trauma psikologis) dan 2) dampak tidak langsung (misalnya meningkatnya tingkat penyakit infeksi, kekurangan gizi dan komplikasi penyakit menahun). Dampak tidak langsung dari bencana terhadap kesehatan penduduk terkena bencana biasanya terkait dengan faktor-faktor seperti tidak memadainya jumlah dan kualitas air bersih, tidak berfungsinya sanitasi, lingkungan yang kotor dan tercemar, terputusnya pasokan makanan, terganggunya pelayanan kesehatan dan jumlah pengungsi yang terlalu padat di satu lokasi pengungsian.

Lampiran Check list untuk persiapan pelaksanaan simulasi:

1.
Sistem Komunikasi dan Peringatan Dini
*
Sistem komunikasi seperti apa yang dipakai untuk menyampaikan informasi mengenai ancaman?
*
Bagaimana tata kerja/mekanisme sistem komunikasi tersebut berjalan?
*
Apa alat komunikasi yang dipilih untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan efektif mengingat waktu kedatangan ancaman sangat singkat?
*
Apakah alat komunikasi tersebut tersedia sampai di tingkat yang terendah (RT/RW)?
*
Bagaimana tata cara/mekanisme di desa untuk memastikan bahwa informasi mengenai datangnya ancaman dapat diketahui oleh seluruh penduduk desa?
*
Alat apa yang dipilih untuk membunyikan tanda bahaya?
*
Apakah alat itu mampu menjangkau seluruh penduduk?
*
Dimana alat itu sebaiknya ditempatkan?
*
Apakah semua penduduk mengetahui simbol/bunyi tanda bahaya dari alat tersebut?
*
Siapa saja yang berwenang membunyikan alat/tanda bahaya tersebut?
2.
Mobilisasi Penduduk dan Evakuasi
*
Bagaimana respon penduduk setelah mendengar tanda bahaya berbunyi?
*
Apa saja barang/aset yang mungkin bisa dibawa dalam evakuasi?
*
Bagaimana cara yang ditempuh untuk memastikan bahwa kelompok rentan (balita, anak-anak, perempuan hamil, orang yang sedang sakit, orang dengan kemampuan berbeda, orang jompo ) mendapatkan prioritas dalam evakuasi?
*
Berapa jumlah orang yang melakukan evakuasi?
*
Alat transportasi apa yang tersedia/dipakai untuk melakukan evakuasi?
*
Dimana saja jalur yang dipakai untuk melakukan evakuasi?
*
Apakah jalur evakuasi telah diketahui oleh semua penduduk?
*
Apakah tersedia tanda/rambu di sepanjang jalur evakuasi sehingga memudahkan penduduk mengikuti jalur evakuasi yang telah disepakati?
*
Bagaimana kondisi umum jalur evakuasi tersebut? Kondisi jalan dan jembatan apakah menghambat proses evakuasi?
*
Apakah jalur tersebut aman untuk dilalui? Baik aman dari datangnya ancaman maupun aman dari kecelakaan di jalan?
*
Apakah jalur tersebut aman dari kemacetan baik untuk jalan keluar maupun jalan masuk ke lokasi?
*
Berapa lama waktu yang ditempuh mulai dari penduduk mendengar bunyi tanda bahaya sampai dengan penduduk tiba di lokasi yang aman/tempat pengungsian?
*
Apakah waktu yang ditempuh lebih pendek dari waktu datangnya ancaman di lokasi yang aman/pengungsian?
3.
Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD)
*
Siapa yang memberikan pertolongan pertama jika ada yang luka/cedera?
*
Apakah mereka mengerti prinsip-prinsip pertolongan pertama?
*
Apakah mereka mengerti prioritas dalam memberikan pertolongan pertama?
*
Apakah mereka mengerti jenis-jenis luka/cedera dan cara penanganannya?
*
Apakah mereka mengetahui dimana mendapatkan perawatan lanjutan bagi penduduk yang luka/cedera?
4.
Manajemen Barak
1.
Perencanaan Lokasi Pengungsian
*
Dimana lokasi yang dijadikan lokasi pengungsian?
*
Apakah lokasi tersebut mampu menampung seluruh pengungsi?
*
Jika ada pengungsi yang tidak tertampung, dimanakah mereka akan ditempatkan?
*
Apakah lokasi tersebut aman? Baik aman dari ancaman utama maupun ancaman yang ada di sekitar lokasi tersebut (banjir, longsor dll)? Serta potensi ancaman yang disebabkan oleh bangunan yang tidak aman, adanya reruntuhan, kemiringan lahan, lahan yang tidak stabil dll
*
Apakah akses sarana dan prasarana pendukung (transportasi, telekomunikasi, penerangan, instalasi air, sanitasi, pelayanan kesehatan dll) tersedia/dapat disediakan di sekitar lokasi pengungsian?
2.
Perizinan dan penggunaan lokasi pengungsian.
*
Apakah pihak yang memiliki lokasi tersebut telah dihubungi dan berapa lama rencana pemakaian lokasi tersebut untuk pengungsian?
*
Adakah kendala/keberatan dari pihak yang memiliki lokasi atas pemakaian lokasi tersebut untuk lokasi pengungsian?
3.
Prasarana pendukung.
*
Apakah saluran air dapat dibuat/disediakan untuk memastikan bahwa lokasi pengungsian terbebas dari genangan air baik dari hujan maupun limbah cair dari para pengungsi?
*
Bagaimana tata cara/mekanisme pengelolaan sampah/limbah padat dari para pengungsi dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan potensi penyakit?
*
Apakah sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) dapat disediakan/dibuat di lokasi pengungsian?
*
Apakah jumlah MCK telah sesuai/memadai dengan jumlah pengungsi yang ada?
*
Apa saja alat/bahan yang dibutuhkan untuk membuat MCK yang dapat disediakan di sekitar lokasi pengungsian?
*
Apakah sarana penerangan dapat disediakan di lokasi pengungsian?
*
Alat/bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menyediakan penerangan?
*
Bahan bakar apa yang dibutuhkan untuk memasok kebutuhan penerangan tersebut?
*
Apakah pelayanan kesehatan dapat disediakan di lokasi pengungsian/di sekitar lokasi pengungsian?
*
Bagaimana cara untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat disediakan untuk para pengungsi?
*
Apakah perlengkapan dan peralatan kesehatan cukup memadai?
*
Apakah personel kesehatan (dokter, perawat, bidan, penyuluh kesehatan) sudah memadai/sesuai dengan jumlah pengungsi?
*
Bagaimana sistem keamanan disusun untuk memastikan bahwa keamanan para pengungsi terjamin?
*
Apakah ada kebutuhan untuk penyediaan tempat bagi proses belajar mengajar di lokasi pengungsian?
*
Apakah ada kebutuhan untuk menyediakan tempat bagi ibadah dan pertemuan para pengungsi di lokasi pengungsian?
*
Apakah ada kebutuhan untuk menyediakan tempat/sarana bermain di lokasi pengungsian?
*
Apakah tempat untuk memberikan pelayanan/koordinasi kepada para pengungsi telah tersedia di lokasi pengungsian?

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi:

1.
Apa alat/bahan yang bisa digunakan untuk mendirikan tempat bernaung/hunian sementara?
2.
Apakah tempat bernaung/hunian sementara yang tersedia mampu menampung seluruh penduduk yang mengungsi?
3.
Jika tempat bernaung/hunian sementara tersebut tidak mampu menampung seluruh pengungsi, dimana mereka yang tidak tertampung akan ditempatkan?
4.
Apakah memungkinkan dilakukan pengelompokan per kepala keluarga di lokasi pengungsian?
5.
Alat/bahan/sarana apa saja yang dapat disediakan untuk mengambil dan menyimpan air bersih di lokasi pengungsian?
6.
Dimana lokasi penyimpanan air bersih ditempatkan?
7.
Apakah setiap keluarga mampu mengakses kebutuhan air bersih di lokasi penyimpanan tersebut?
8.
Alat/bahan apa yang dipergunakan oleh keluarga untuk mengambil air bersih?
9.
Alat/bahan apa yang dipergunakan oleh keluarga untuk menyimpan air bersih?
10.
Bagaimana cara yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan bagi para pengungsi terpenuhi?
11.
Apakah perlengkapan dan peralatan memasak dapat disediakan di lokasi pengungsian?
12.
Bagaimana memastikan bahwa pasokan bahan bakar untuk memasak dapat disediakan?
13.
Apakah pemilihan bahan bakar untuk memasak menimbulkan risiko kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pengungsian?
14.
Apakah kebutuhan makanan tambahan/khusus bagi kelompok rentan (balita, anak-anak, perempuan hamil, ibu menyusui, orang yang sedang sakit, manula) tersedia?
15.
Apakah ada kebutuhan akan pakaian bagi para pengungsi?
16.
Apakah ada kebutuhan pakaian khusus bagi kelompok rentan (misalnya popok untuk bayi, pakaian anak-anak, pakaian untuk perempuan hamil dll)?
17.
Apakah ada kebutuhan untuk perlengkapan tidur bagi para pengungsi (alas tidur, selimut/sarung dll)?
18.
Apakah ada kebutuhan akan alat kebersihan (peralatan dan perlengkapan mandi) bagi para pengungsi termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan (pembalut) dan anak-anak (bedak dan minyak penghangat)?