Evaluasi Kesiapan Sekolah Jelang Ujian Nasional

Evaluasi Kesiapan Sekolah Jelang Ujian Nasional

* Dinas Diknas Kota Kendari Gelar Try Out



Kendari, Kepres - Penggunaan lembar jawaban komputer (LJK) dalam ujian nasional sudah menjadi keharusan dan merupakan prasyarat utama yang mesti dikuasai setiap peserta didik sebelum mengikuti ujian. Pasalnya, sistem ujian nasional sudah mengadopsi sistem komputerisasi untuk menghindari tindakan kecurangan, sehingga diperlukan kemahiran siswa mengerjakan LJK disamping kemampuan akademiknya. Menyadari hal ini, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Kendari, merencanakan pelaksanaan try out (uji coba), di peghujung bulan ini, sebagai langka antisipasi tingkat kelulusan seiring adanya peningkatan nilai standar nasional menjadi 5,50.



Ketua Panitia try out Dinas Diknas Kota Kendari, Drs Makmur MPd berbicara kepada wartawan, Senin (5/1) kemarin mengatakan kemungkinan besar try out yang dibahas ditingkat pengawas Dinas Diknas Kota Kendari itu akan diselenggarakan, 26 Januari mendatang. Sehingga hasil uji coba ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi siswa ditingkat sekolah.



"Pelaksanaan try out ini adalah sebagai ajang pemetaan kemampuan siswa, baik kemampuan secara akademik maupun kemampuan mengisi LJK. Sebab, jika saja mereka salah-salah dalam mengisi LJK hasilnya sangat fatal," jelasnya.



Dikatakan, try out ini sengaja diambil alih Dinas Diknas sebab penyelesaian persoalan lulusan tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada pihak sekolah. Sebab meskipun sekolah yang yang besentuhan langsung dengan siswa tetapi juga Dinas Diknas memiliki tanggung jawab atas pencapaian lulusan yang maksimal.



Sementara itu, Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Diknas Kota Kendari, I Made Sujada SPd MPd menambahkan agar try out ini bisa dijanjikan sebagai standar penilaian pecapaian lulusan maka naska soal yang akan digunakan nantinya, penyusunannya diberikan kepada beberapa tenaga guru yang memiliki kompetensi dalam masing-masing bidang studi diawasi tim pengawas.



Adapun model naska soal yang dibuat tersebut disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang disusun oleh pemerintah pusat."Try out ini meskipun sebagai ajang penilaian ditngkat sekolah bukan berarti tidak memeiliki standar. Kita tetap mengacu pada SKL yang sudah dipatenkan pemerintah pusat," jelasnya.



Dikatakan, try out tersebut akan diselenggaraka serentak antara SMP, SMA dan sederajat dan hasilnya akan dianalisis berapa besar siswa yang tidak lulus pada tiap-tiap bidang studinya dan akan menjadi sebuah penilaian sementara kesiapan siswa. R2/B/ARI

Evaluasi Pelaksanaan UN

Evaluasi Pelaksanaan UN

By nias on March 27, 2009

Oleh: Drs. Firman Harefa, S.Pd

Seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, ujian nasional (UN) tahun 2009 tetap belum lepas dari protes dan kritik. Pemerintah kukuh, tak bergeming dan maju terus bersandar pada alasan bahwa UN sebagai peningkatan kualitas pendidikan nasional. Bak kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Sebuah pertanyaan pantas diajukan, apakah benar UN relevan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan?

Sebagai orang yang berkecimpung lama di dunia pendidikan, tegas saya katakan UN belum menjadi jaminan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Bahwa UN melanggar prinsip-prinsip pendidikan, menyimpang dari amanat undang-undang serta mengorbankan anak-anak didik, itu iya. UN menghambat proses berfikir kreatif anak dan secara yuridis bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Cukup jelas bahwa yang berwenang melakukan evaluasi hasil pendidikan adalah pendidik. Pendidik lah yang secara keseluruhan dan secara berkesinambungan mengetahui proses belajar - mengajar.

Sebagai sebuah proses, pendidikan memang perlu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tapi, perubahan yang mengabaikan banyak hal, justru membuat pendidikan lebih terpuruk. Tak dapat dipungkiri, selama pelaksanaan UN, masih banyak persoalan yang muncul. Mulai dari kebocoran soal, materi soal yang diragukan kesahihannya, hingga menghalalkan segala cara untuk mendongkrak nilai UN demi meningkatkan marwah sekolah atau daerah. Lebih dari itu, sindrom kecemasan yang timbul, menjadi teror bagi guru, orang tua.

Suatu pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Atau dalam kata lain, pendidikan di sekolah bukan hanya untuk nilai melainkan untuk hidup. Siswa diharapkan tidak hanya pintar berteori tetapi sekaligus bisa bertindak baik dan benar serta mampu hidup sebagai ”manusia”.

Nah, bagaimana dengan UN? Jika UN tetap digunakan untuk menentukan kelulusan siswa, prinsip ujilah apa yang sudah diajarkan jelas sudah tak sesuai. Yang terjadi malah sebaliknya, ajarkan apa yang akan diuji.
Sangat disayangkan apabila dalam penentuan kelulusan hanya dipengaruhi oleh faktor akademis saja. Sebab, kualitas dan mutu pendidikan merupakan hasil evaluasi dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah efektif dan ranah psikomotoris. Apabila ketiga hal ini tidak diperoleh dari diri siswa, maka mutu dan kualitas itu jauh dari harapan.

UN jelas tidak mengevaluasi ketiga ranah tersebut, melainkan fokus pada satu ranah, yaitu ranah kognitif. Idealnya, UN itu hanya alat evaluasi nasional tapi bukan penentu kelulusan siswa di akhir masa studinya. Meminjam istilah Antarina SF Amir, bahwa pendidikan yang semata mengandalkan sisi akademis akan menjadi peristiwa tanpa makna. Perlahan tapi pasti, jika UN tetap dijadikan satu-satunya penentu kelulusan maka ia akan menghasilkan hilangnya kepribadian anak bangsa. Dan bersiaplah bangsa ini dipenuhi oleh generasi yang hilang.

Berkaca pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, tidak dikenal istilah ujian nasional. Kebijaksanaan yang diutamakan adalah membantu setiap peserta didik berkembang secara optimal. Caranya, disediakan guru yang profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik. Fasilitas sekolah yang memadai, yang memungkinkan peserta didik dapat menikmati proses belajar mengajar. Lalu melakukan evaluasi yang terus-menerus, komprehensif dan obyektif.

Sebenarnya, niat dasar UN itu memang baik karena adalah kewajiban pemerintah untuk mengetahui kemampuan yang telah dimiliki para peserta didik dalam rangka menjamin tersedianya pendidikan bermutu. UN merupakan upaya pemerintah menetapkan standarisasi kualitas pendidikan secara nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan kualitas satu sekolah dengan sekolah yang lain.

Yang kelirunya menurut saya, menempatkan UN menjadi alat penentu kelulusan satu-satunya. Pada tahap ini, maka sesusungguhnya telah terjadi perendahan makna pendidikan. Tujuan pendidikan seolah-olah berhenti hanya pada urusan menjawab soal-soal UN, bukan untuk meningkatkan kualitas manusia.

Pun, upaya standarisasi yang dilakukan ini akan berjalan sesuai fungsinya jika di seluruh sekolah terdapat keseragaman sarana dan fasilitas pendidikan, terutama fasilitas belajar-mengajar dan sumber daya guru. Apakah hal itu sudah terlaksana di seluruh sekolah Indonesia? Saya kira jawabannya, belum, belum dan belum.
Jadi, mengapa tetap memaksakan UN sebagai penentu kelulusan siswa? Sekali lagi pantas dipertanyakan, sejauh mana relevansi UN terhadap peningkatan mutu pendidikan?

Dari paparan di atas, saya kira terlihat jelas bahwa UN bukan merupakan solusi yang tepat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional kita. Kalau boleh dikatakan, UN tak lebih merupakan gejala inkonsistensi sistem pendidikan nasional yang mengorbankan siswa, membingungkan orangtua dan guru. Parahnya, ada indikasi UN malah menghambur-hamburkan uang negara yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan lain.

Harapan saya, atau barangkali juga harapan banyak kalangan, UN lebih baik ditiadakan. Kembalikan evaluasi siswa kepada sekolah, sebagaimana amanat UU. UN cukup difungsikan sebagai pemetaan kualitas saja yang kemudian dijadikan pemerintah sebagai salah satu landasan untuk memperbaiki layanan pendidikan.

Berikan kepercayaan penuh kepada pendidik, agar lebih mampu dan merasa ikut memiliki dalam penyelenggaraan ujian. Sebab, masyarakat memandang bukan masalah ujian nasional atau lokal, tapi lebih banyak berharap bagaimana pendidikan bisa membawa putra-putrinya menjembatani kehidupan masa datang. Jika harapan ini didengar, berarti pemerintah telah memenuhi salah satu prinsip pendidikan demokratis. ***

Catatan Evaluasi UN

Catatan Evaluasi UN
Senin, 27 April 2009 16:38:58 - oleh : redaksi


Alhamdulillah… Alhamdulillah… Tsumma alhamdulillah
UN SMA, MA, SMK berjalan tertib-aman-lancar di tengah-tengah terpaan isu bocor. Maklumlah karena tingkat kecemasan yang tinggi bahkan tinggi sekali, maka aneh-aneh yang dilakukan kasek, guru (lihat kasus Jambi, Poliwali dan Indonesia Timur lainnya). Juga anak-anak kita di Malang; pokoknya ada iming-iming kunci jawaban, akan mereka serbu berapa pun harganya.
Kasihan anak-anak, mereka akan sedih sekali bila tidak lulus. UN seolah menjadi penentu masa depan hidupnya. Sungguh dramatis karena vonis lulus atau tidak lulus hanya ditetapkan dalam 4 hari (SMP, MTs), dan 5 hari (SMA, MA, SMK).
Bapak yang ada di Jakarta, bagaimana baiknya untuk putra-putri Bapak di seantero negeri ini? Terlebih-lebih yang belajar di sekolah-sekolah swasta kecil? Umumnya mereka miskin-miskin, Pak. Apa Bapak-Bapak di Jakarta tidak ada alternatif lain selain UN yang satu ini? Insya Allah ada kan? There are many ways to Rome.

Nasihat penting untuk UN SMP
Isu bocor! Kami mohon anak-anak dan ortu siswa tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin karena Polri dan rekan-rekan Dinas menjaganya 24 jam. Itu hanya akan menjerumuskan anak-anak kita. Uang banyak dihamburkan percuma, mental anak-anak terjerembab dan makin rapuh. Bapak Ibu orangtua akan makin sedih tak menentu.
Anak-anak harus kita tumbuhkembangkan rasa percaya diri, bukan didorong pikirannya di awang-awang.

Permohonan untuk pengawas ruang
Agar lebih cermat lagi, walau tidak usah menimbulkan rasa tegang.
1. Pengawas ruang UN memeriksa setiap peserta UN untuk tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan digunakan.
2. Selama UN berlangsung, pengawas ruang wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki ruang UN.
3. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN, dan tidak melakukan berulang kali.

Pertanyaan untuk BSNP
Ada apa dengan naskah soal UN Bahasa Indonesia? Mengapa tidak pernah ada peserta UN (selama puluhan tahun kami bertugas) yang Bahasa Indonesia mendapat nilai 10? Sementara Bahasa Inggris banyak, dan Matematika juga tidak sedikit yang dapat nilai 10. What’s wrong with Bahasa Indonesia?

Inilah sekadar catatan ringan seputar UN SMA, MA, SMK dan persiapan mental psikologis dan teknis UN SMP, MTs. Mohon maaf, ini semua terdorong oleh sesaknya dada sehingga menulisnya too emotional. Semoga bermanfaat adanya.

M Kamilun Muhtadin

Yogyakarta Evaluasi Ujian Nasional

Yogyakarta Evaluasi Ujian Nasional

Sabtu, 26 Mei 2007 | 09:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta Sugito mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan ujian nasional setiap tahunnya.

Namun evaluasi itu tidak berbentuk keputusan karena hal itu berpusat di Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ujian nasional, katanya, membawa dampak positif. "Lebih banyak dampak positif daripada dampak negatifnya," ujar Sugito kepada Tempo usai menghadiri diskusi pendidikan Pemberantasan Buta Aksara di Wisma Magister Managemen UGM, Jumat (25/05).

Menurutnya penurunan minimal nilai ujian nasional tidak diperlukan karena pemerintah mengambil standar dari daerah yang nilainya terendah. Namun ia menyarankan pemerintah mengumumkan kepastian pelaksaan ujian nasional lebih awal agar siswa dan guru dapat menyiapkannya.

Ia pun meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan secara matang keputusannya untuk menaikkan standar. "Menurut saya, terlalu cepat, harus dilihat berdasarkan hasil evaluasi," ucap Sugito. Kenaikan standar minimal ujian nasional, katanya, jangan menjadi beban masyarakat.

Reh Atemalem Susanti

EVALUASI UN 2008 : antara BOCORA, SKL DAN KUALITAS PENDIDIKAN

EVALUASI UN 2008 : antara BOCORA, SKL DAN KUALITAS PENDIDIKAN
Posted in Uncategorized by wangsajaya on Februari 19, 2009

http://gini-arimbi.blogspot.com/2008/04/evaluasi-un-2008-antara-bocoran-skl-dan.html

“Wow.” Begitulah komentar saya mengenai pelaksanaan 3 hari UN 2008 yang berlangsung tanggal 22-24 kemarin dan diikuti oleh 1,3 juta pelajar se Indonesia. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak komentar, dan terlalu banyak kesan untuk diungkapkan. Gembar-gembor UN 6 pelajaran memang sudah lama terdengar. Ketika keputusan bahwa UN 6 pelajaran telah final, saya berusaha menghadapi ini seoptimis mungkin. Memprotes pemerintah dengan segala dalih untuk meniadakan UN nampaknya tidak ada gunanya. Saya pikir , “daripada buang-buang waktu memprotes ini itu dan toh UN tetap diakan, jadi lebih baik sekarang belajar, belajar, belajar.” Alhamdulillah, saya berada di SMAN 8 yang sangat perhatian masalah UN. Dari awal, materi pelajaran kelas 3 dipadatkan di semester 1, sehingga semester 2 kita hanya fokus belajar UN. Siswa mengikuti Try Out sampai 6 kali (2 dari sekolah, 3 dari Diknas,1 dari Gunadarma). Setiap hari guru-guru fokus sudah membahas dan mengulang materi-materi UN dari kelas 1. Untuk setiap Try Out anak yang nilainya masih kurang diberikan klinik (pelajaran tambahan), begitu seterusnya. Belum lagi bantuan dari BTA yang selalu memberikan soal-soal pengayaan. Intinya, faktor sekolah sudah memberikan dukungan maksimal bagi murid-muridnya menghadapi UN. UN pun tiba. Awalnya semua berjalan lancar. 3 mata pelajaran pertama UN (B.Indo, Mat, B.Inggris) Alhamdulillah bisa saya kerjakan dengan cukup baik. Saya pun makin optimis bahwa saya bisa melewati ini semua. Sampai ketika hari ke 2, ketika menghadapi soal kimia dan soal IPA lainnya. “Oh Tuhan”, hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Untuk Kimia IPA rayon Jakarta, soal hitung-hitungan hanya 5 nomor. Sisanya teori. Dan, teori nya adalah teori yang gak ketebak dan tidak seperti di Try Out. SKL sistem koloid misalnya. Yang selalu muncul di TO adalah soal seperti “sebutkan koloid yang pendispersi gas dan medium pendispersi cair”. Wajar dong kalau anak SMA berasumsi soal seperti yang keluar dan mempelajari itu. Tapi yang keluar di UN adalah soal “manakah contoh di bawah ini yang menggunakan efek fotolistrik sistem koloid?” Saya udah baca soal UN selama 15 taun serta tidak terhitung latian-latian soal kimia UN, dan saya tidak pernah menemukan tipe soal itu. Nah, soal-soal tipe ‘SKL-sih-tapi-mana-gw-tau-itu-yang-bakal-keluar’ seperti itu yang justru banyak ditanyakan. Untuk fisika dan biologi juga begitu. Tidak mirip soal TO. Alhasil, banyak teman-teman saya yang menangis setelah ujian berlangsung. Dan, percayalah, mereka yang menangis itu bukan tipe tidak pernah belajar dan tidak mempersiapkan apa-apa untuk UN. Sama seperti lainnya, mereka kaget karena mereka sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, dan nyatanya soal UN tidak sesuai prediksi dan banyak pertanyaan-pertanyaan tidak tertebak yang keluar. Cara Belajar UN dan Tipe Soal Kalau saya survey, rata-seperti ini cara belajar orang-orang menghadapi UN: belajar materi sesuai SKL, banyak latihan soal tipe UN, serta mempelajari soal Try Out Diknas baik-baik. Jika ada yang bilang, “makanya jangan belajar dari try out doang.” Kenyataannya adalah, dalam waktu beberapa bulan, saya harus menguasai materi 3 taun 6 pelajaran yang berbeda. total buku kimia SMA Memang saya yakin soal teori kimia itu ada semua di antara 6 buku ini. Apakah saya harus baca semua ini dari awal? Memang bisa. Tapi apakah efektif? Tidak. Bagiamana nasib 5 pelajaran lain yang harus saya kuasai? Saya harus menguasai klasifikasi monera, fungsi jamur-jamur, juga latihan integral trigonometri. Belum lagi menghafal rumus fisika dan mengerti siklus metabolisme sel. Intinya, dalam waktu cuma beberapa bulan, ada banyak sekali hal yang harus saya hafal dan pelajari. Jelas waktu tidak akan cukup untuk mengulang dengan detail semua buku pelajaran dari kelas 1. Jadi, pilihan pelajar SMA untuk belajar sesuai materi SKL dan soal try out adalah pilihan yang paling realistis. Pertanyaannya, apakah yang membuat soal UN tidak mengacu pada soal TO? Apakah mereka tidak sadar bahwa para pelajar berpegangan pada soal TO? 3 soal TO diknas dan Gundar setelah saya pelajari mirip-mirip dan sangat berpola, membuat saya optimis bahwa soal UN pasti setipe juga. Apalagi saya pikir, ini taun pertama UN 6 pelajaran. Masa sih pemerintah tega memberikan soal yang susah-susah dan terlalu detil? Eh ternyata… Kecurangan UN Hal kedua yang paling meresahkan adalah masalah kecurangan UN. Bangsa Indonesia memang bangsa yang suka gotong royong. Hal ini saya sadari betul ketika UN. Bocoran UN merebak dengan sangat cepat, dari satu sumber ke sumber lain. Dari sekolah X ke sekolah Y, dari satu murid ke semua murid. Jaringan kunci jawaban UN memang menyebar dengan begitu cepatnya. Luar biasa. Oknum yang menjual kunci jawaban UN dengan harga jutaan, anak-anak lalu patungan membelinya, dan jawaban itu menyebar ke seluruh Nusantara sesuai rayon (persis seperti iklan provider yang mengjangkau seluruh nusantara. Satu nusa satu bahasa satu kunci jawaban.) Yang megang kunci jawaban ini pun punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar malas dan tidak mengerti pelajaran sama sekali dan 100 persen mengandalkan kelulusannya dari kunci jawaban, ada yang sebenarnya lumayan bisa tapi tidak pede, ada yang hanya untuk sekedar nyocokin jawaban. Indikator nya, liat saja pagi-pagi di sekolah masing-masing. Beda kan antara anak yang belajar sambil baca-baca buku, sama anak yang ngegerombol megang hp sambil nulis-nulis di papan jalan. (ngerti kan?) Dan, kunci jawaban ini merebak dengan begitu frontalnya dan sangat meluas. Bahkan ada teman saya di sebuah SMA X cerita, “Di sekolah gue mah semua anak pake kunci jawaban, gak terkecuali. Kita udah nyari ini (kunci jawaban) dari 3 bulan lalu. Di sekolah gue udah tradisi.” Saya tidak pakai, dan saya berusaha tidak peduli dengan orang yang pakai (walopun rasa kesal itu pasti ada). Yang jelas, saya akui saya lebih penakut dari mereka. Saya takut 1.Takut kena balasan 2.Takut ketauan 3.Takut kunci jawaban salah (gimana coba rasanya nggak lulus UN karna pake kunci jawaban salah? Saya nggak kebayang.) Walaupun saya nggak pinter-pinter amat dan masih tidak yakin bakal lulus UN, saya percaya ongkos produksi otak saya lebih mahal dari kunci jawaban yang dibeli dengan harga jutaan itu. Kembali ke topik. Jadi, bagi ada orang non pelajar kelas 3 SMA bertanya, “masa sih UN kemarin ada kecurangan?” Saya akan dengan pasti menjawab, “Absolutely YES 100%.” Jadi kalau pemerintah memberi kesimpulan bahwa “Secara umum UN 2008 berjalan lancar dan fair.” Saya adalah orang pertama yang ketawa mendengar itu. Lancar mungkin iya. Fair? Silahkan si orang pemerintah itu tanya sendiri ke keponakan atau anaknya yang kelas 3 SMA. Esensi UN Saya sangat hargai niat baik pemerintah yang berusaha menegaskan UN untuk meningkatkan standar pendidikan. Jika dilakukan benar, tujuannya mulia. Saya sendiri merasakan dampaknya. -Saya jadi dipaksa belajar. Tadinya, saya sangat lemah dan tidak suka pelajaran biologi. Nilai TO pun gak jauh dari angka 4 dan 5. Tapi, karena ada UN, mau nggak mau saya harus pelajari sampai bisa. (feel dan usaha yang akan dikeluarkan antar UN dan UAS pasti beda) – Saya juga sadar bahwa rata-rata daya juang belajar pelajar Indonesia masih amat sangat rendah. Dengan adanya UN 6 pelajaran orang-orang jadi panik dan ikut bimbel sana sini. Hal yang bagus bukan, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, orang jadi belajar. -UN juga memberikan dampak langsung ke semua sistem di sekolah. Tidak hanya murid, kepala sekolah dan guru pun berjuang mati-matian agar anak didiknya bisa lulus UN. Berbagai program pengayaan dan tambahan pun dilakukan menghadapi UN. Intinya, jika saja indikator pencapaian UN bisa ditakar dengan tepat, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Semua pihak akan bekerja lebih keras. Bukankah itu sesuatu yang bagus? (ini semua di luar konsep bahwa akhirnya sistem pembelajaran akan jadi score oriented dan UN oriented. Percuma membuat sistem belajar yang interaktif, mendorong anak jadi kritis, dll. Tapi tidak usahlah kita bahas itu sekarang.) Tapi, realistis aja, hal-hal yang terjadi pada prakteknya benar-benar menyimpang. Esensinya jadi berubah. Secara umum, mental pelajar Indonesia masih belum siap. Alhasil, karena ketakutan tidak lulus UN, mencari bocoran adalah jalan pintas yang mereka tempuh. Saran Untuk Pemerintah Jelas, saya ingin pendidikan di Indonesia lebih maju. Buat apa keluar anggaran 500an milyar untuk UN kalau target peningkatan kualitas pendidikan tidak tercapai? Buat apa kalau adanya UN justru dijadikan lahan bisnis bagi para cukong-cukong kunci jawaban? Pemerintah harus evaluasi betul pelaksanaan UN tahun ini. Dan, inilah evaluasi dari saya. Evaluasi langsung dari kacamata seorang pelajar kelas 3 SMA. Percayalah, saya tidak mengada-ada atau muluk-muluk. Saya juga bukan pelajar yang dari awal sudah menyerah duluan dan tidak berusaha menghadapi ini semua. Saya hanya ingin pemerintah sadar atas 2 masalah yang amat sangat nyata : kecurangan UN serta ketidak sesuaian bobot soal. -Pembuat soal harus konsisten dengan SKL dan merujuk pada try out. Jika teman-teman saya di sekolah unggulan dengan fasilitas bagus saja sampai nangis menghadapi soal seperti itu, apa yang pemerintah harapkan dari SMA yang serba kekurangan? Sebetulnya, menurut saya, untuk mengkompensasi dampak ketidak merataan standar pendidikan di berbagai SMA, maka dari itu UN harus gampang. UN harus sesuai SKL. UN harus mirip-mirip soal TO. -Sindikat kunci jawaban harus ditangkap sampe bener-bener bersih ke akarnya. Kalau perlu murid-murid yang tertangkap basah make kunci jawaban juga ditindak, juga guru-guru yang terlibat (ekstrim emang. Mengingat jika hal ini benar-benar terjadi pertanyaan bukan ‘berapa yang akan tertangkap’ tapi ‘berapa yang tidak akan tertangkap’.) Tapi ya, untuk mengubah sesuatu yang udah sedemikian umumnya dan udah sedemikian membudayanya perlu diperlukan langkah sangat tegas walaupun akan menimbulkan kontroversi (seperti penangkapan anggota DPR yang korupsi akhir-akhir ini oleh KPK yang memberikan shock therapy untuk masyarakat). Kira-kira begitulah yang bisa saya ceritakan. Untuk teman-teman 2008 lainnya, share your UN experience here!
Ditandai sebagai:2008, BOCORAN, UN

PEMERINTAH HARUS EVALUASI UN

PEMERINTAH HARUS EVALUASI UN


[JAKARTA] Kegagalan siswa di sejumlah daerah dalam uji coba (try out) ujian nasional (UN) yang mencapai 75 persen, merupakan sinyalemen kondisi pendidikan nasional dan dikhawatirkan menjadi sinyal tingkat kegagalan dalam UN yang sebenarnya nanti. Hasil uji coba itu, harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan UN, sehingga tidak yang dirugikan.

''Jika UN dijadikan sebuah penentu standardisasi kelulusan, UN menjadi fokus seluruh kegiatan sekolah. Akibatnya, kegiatan sekolah lainnya yang sama pentingnya, terabaikan mengabaikan. Sekolah-sekolah berlomba-lomba memfokuskan pada UN," kata Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto, kepada Pembaruan, Senin (5/3).

Bedjo menerangkan, untuk menghadapi sebuah mementum seperti UN, sekolah tidak bisa mempersiapkannya secara instan. "Harus ada sebuah proses pembelajaran yang benar di sekolah," katanya.

Bedjo mengatakan, hasil uji coba UN itu harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Salah satunya adalah bahwa tidak semua sekolah ternyata siap mengikuti UN.

Pakar pendidikan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta M Marcellino PhD menyatakan, penyelenggaraan UN telah merugikan berbagai kalangan, mulai dari siswa, pendidik, penyelenggara institusi pendidikan, dan orangtua siswa. Sebab, sampai kini pemerintah belum melakukan kajian komprehensif mengenai kebijakan UN.

"Survei dan kajian tentang mutu pendidikan secara nasional, merata, berkala, dan mendalam, termasuk antara lain, kualifikasi pelaku pendidikan, baik pada tataran pencapaian jenjang akademik maupun jam terbang mengajar para guru, beban mengajar tiap guru secara nasional, fasilitas penyelenggara pendidikan, keterlibatan guru dalam perencanaan sumber daya manusia untuk peningkatan mutu pengajaran secara berencana, analisis buku teks yang dipakai di tiap sekolah dan di tiap daerah, belum pernah dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkala," katanya.

Karenanya, kata Marcellino, sampai kini belum ada umpan balik tertulis yang komprehensif dari pemerintah atas proses dan mutu pendidikan nasional yang dapat dipakai sebagai pegangan dalam menentukan kebijakan fundamental. Marcellino menyatakan sudah sepantasnya pemerintah meninjau kembali hasil kebijakannya karena semua belum ditopang data pendidikan yang akurat dan komprehensif.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman. Dia mengatakan, buruknya hasil uji coba UN di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa alat evaluasi UN tidak bisa dijadikan alat ukur yang bersifat final. Suparman mengatakan, kegagalan siswa di sejumlah daerah dalam uji coba UN menunjukkan bahwa pemerintah telah bersikap arogan dengan tetap melaksanakan UN.

"Ini bisa menjadi umpan balik bagi pemerintah bahwa masih ada nilai-nilai lain yang sebenarnya bisa menjadi tolok ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran," katanya.

75 Persen Gagal

Sebanyak 75 persen peserta uji coba UN tingkat SMP dan SMA dan atau sederajat tahun ini di Kabupaten Tulungagung, gagal. Dari 21.684 siswa peserta UN yang diikutsertakan belum lama ini, terdapat 16.263 siswa terbukti gagal.

"Hasilnya jeblok, jauh di bawah angka standar UN tahun 2007 ini sehingga mayoritas gagal mencapai prestasi nilai terendah 5,00 untuk mata ujian Bahasa Inggris dan Matematika," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Tulungagung, Drs Maryoto Birowo, pekan lalu.

Maryoto Birowo khawatir, jika tidak ada upaya serius dari siswa dan sekolah, gambaran hasil uji coba tersebut, akan sama dengan pelaksanaan UN yang sebenarnya nanti. Karena itu, tidak ada kata lain dalam satu bulan terakhir para guru dan siswa harus berjuang mati-matian meningkatkan pemahaman bidang studi UN.

Kondisi serupa sebelumnya juga dilaporkan terjadi di Denpasar, Bali, yakni mayoritas pesertanya tidak lulus, jika mengikuti standar kelulusan UN. Selain di Bali, laporan yang sama juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur dan dikhawatirkan, hasil uji coba itu merupakan gambaran kegagalan di UN yang sebenarnya nanti. (Adapted from Suara Pembaruan, March 6, 2007)

[yap/pr-03/2007]

EVALUASI UN SISIWA IKUT UJIAN SUSULAN

EVALUASI UN SISIWA IKUT UJIAN SUSULAN
Categories: Pendidikan | no responses

SELAMA PELAKSANAN UJIAN NASIONAL - UN TINGKAT SMA/ MA DAN SMK SEDERAJAT BERLANGSUNG 20 HINGGA 24 APRIL NAMUN TIDAK SEMUA SISWA YANG MEMILIKI KESEMAPATAN UNTUK MEMPERJUANGAN NASIPNYA DAPAT DATANG PADA WAKTU PELAKSANAN UJIAN// HAL INI SISIWA TERSEBUT BERHALANGAN HADIR KARENA PESERTA UJIAN ITU MENGALAMI KECELAKAAN ATAU DISEBABKAN SAKIT



SEPERTI HALNYA SMA SANTUN UNTAN PONTIANAK SELAMA PELAKSANANA UJIAN BERLANGSUNG TIDAK ADA KENDALA YANG BERARTI NAMUN DARI 170 PESERTA UJIAN ADA 6 SISIWA YANG TIDAK DAPAT MENGIKUTI UN KARENA SAKIT



MENURUT KEPALA SEKOLAH SMA SANTUN UNTAN PONTIANAK, SURAYADI BAGI SISIWA YANG SAKIT DINAS PENDIDIKAN MEMBERIKAN TOLERANSI DENGAN MENGIKUTI UJIAN SUSULAN SELAMA 5 HARI DIMULAI 27 APRIL MENDATANG



UJIAN DILAKSANAKAN PADA MASING-MASING RAYON SEREMPAK DI SELURUH INDONESIA SEDANGAKAN SOAL DIUJIANKAN SUDAH DIRANCANG BERBEDA DENGAN SOAL UN YANG TELAH DI UJIANKAN



TERKAIT DENGAN TARGET YANG INGIN DIRAIH KEPALA SEKOLAH SMA SANTUN UNTAN PONTIANAK, SURAYADI MENEGASKAN PIHAK SEKOLAH TIDAK DMENARGETKAN TINGGKAT KELULUSAN DI SEKOLAHNYA PALING-PALING SAMA DENGAN TINGKAT KELULUSAN TAHUN LALU MENGINGAT STANDAR KELULUSAN PADA TAHUN INI TERMASUK TINGGI YAKNI NILAI HARUS RATA-RATA MINIMAL 5 OMA LIMA DARI MATA PELAJARAN DI UJIKAN



SURYADI MENAMBAHAKAN KEBERADAAN SEKOLAH FAVORIT TINGAKAT SMA/ MA DAN SMK SEDERAJAT DI KOTA PONTIANAK BUKAN MENJADI PESAING TETAPI TANTANGAN PIHAK SEKOLAH ATAU GURU MEMBUAT SISIWA UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN MATERI PELAJARAN SECARA OPTIMAL SEHINGGA TINGKAT KELULUSAN MELAMPAUI STNDAR KELULUSAN NASIONAL.ANDIKA FERIYADI_RRI

Pendidikan Gagal Akibat Kurang Evaluasi!

Minimnya anggaran pendidikan membuat kondisi sekolah di sejumlah daerah masih memprihatinkan. Sekolah rusak, guru honor tak dibayar layak, dan fasilitas sekolah minim.
/Kamis, 25 September 2008 | 20:33 WIB
MEDAN, KAMIS–Gagalnya program pendidikan akibat tidak adanya evaluasi yang dilakukan, padahal evaluasi berguna untuk melihat apakah program tersebut sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Zulnaidi, di Medan, Kamis, mengatakan, kebijakan pendidikan sering berubah seiring bergantinya pemegang kebijakan di pusat.

Misalnya kebijakan kurikulum pendidikan yang diterapkan di tingkat SMA. Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perubahan dari kurikulum 1994 karena dinilai tidak relevan lagi. Setelah kurikulum 2004, kemudian berganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

“Sebenarnya perubahan itu perlu dan itu sesuai dengan tuntutan pendidikan. Dan ahli kurikulum menyebutnya dinamika pendidikan, namun yang paling penting adalah bagaimana kita mengevaluasi perubahan-perubahan itu,” katanya.

Perubahan-perubahan tersebut diharapkan mampu mempertajam pengetahuan para peserta didik baik siswa maupun guru. Namun, kenyataannya perubahan itu belum juga mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut dia, jika dilihat dari segi menajemen pendidikan, maka ada beberapa faktor yang pelu diperhatikan setiap melakukan perubahan kebijakan.

Menata pendidikan harus mencakup beberapa tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Saat menyusun perencanaan harus terlebih dahulu membandingkan program tersebut, apakah benar-benar baik untuk diterapkan atau tidak.

“Pengolahan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi melihat apa program tersebut sesuai atau tidak dengan apa yang direncanakan,” katanya.(ANT)

Standar Lulus UN Naik

Senayan, Warta Kota
Standar nilai rata-rata kelulusan ujian nasional (UN) tahun 2009 ini dinaikkan 0,25 dari 5,25 menjadi 5,50. Alasan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menaikkan standar kelulusan itu adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa SMP dan SMA/ SMK atau yang sederajat. Selain menaikkan standar kelulusan, BSNP juga memperpanjang hari pelaksanaan ujian nasional dari semula 3-4 hari ujian menjadi 5 hari ujian. Tanggal pelaksanaan UN tidak ada perubahan meski ada Pemilu 2009.
Koordinator UN BSNP Djemari Mardapi mengatakan, setiap tahun pelaksanaan UN dievaluasi dan standar kelulusannya selalu dinaikkan 0,25. ”Kami pelaksanaan UN berdampak pada pening-katan kualitas,” ujarnya, Senin (12/1).
Untuk menentukan nilai standar rata-rata kelulusan UN, BSNP mengadakan uji coba pelaksanaan UN di berbagai sekolah di Indonesia dengan kualitas sekolah yang berbeda-beda. Hasilnya hanya 8-9 persen siswa yang tak lulus.
Uji coba sudah dievaluasi dan pada pelaksanaan nanti tidak akan terjadi lonjakan siswa yang tidak lulus,” ujar Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo yang juga hadir pada konferensi pers itu.
BSNP juga menentukan bahwa hanya boleh dua mata pelajaran UN bernilai minimal 4,00 dan untuk mata pelajaran lainnya minimal 4,25. Khusus sekolah menengah kejuruan (SMK), nilai mata pelajaran kompetensi keahlian kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
Ada empat kriteria lulus satuan pendidikan. Keempat kriteria itu adalah menyelesaikan program belajar, mendapat penilaian baik untuk pelajaran budi pekerti yang meliputi agama, akhlak mulia, jasmani, dan estetika, lulus ujian sekolah, serta lulus UN. ”Jadi, ujian nasional ini hanya salah satu penentu kelulusan,” kata Mungin.
Soal-soal UN itu diambil dari irisan kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan, yakni kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan standar isi.
Pelaksanaan UN yang tahun lalu 3-4 hari, tahun ini 4-5 hari tanpa menambah mata ujian. UN siswa SMP dilaksanakan 27-30 April 2009, SMK dan SMA luar biasa 20-22 April 2009, dan SMA/MA 20-24 April 2009. Penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional untuk siswa SD 11-13 Mei 2009. Pengumuman UASBN dan UN SMP pada minggu ketiga Juni 2009. Pengumuman UN SMK/SMA/MA pada minggu kedua Juni 2009. (tan)
About this entry

You’re currently reading “Standar Lulus UN Naik,” an entry on Phoebe’s Blog

Published:
Maret 18, 2009 / 11:17 am

Category:
Evaluasi Pembelajaran

Tags:

Demi Pemilu, Ujian Akhir Sekolah “Diundur”

KRISTIANTO PURNOMO
Senin, 2 Maret 2009 | 07:20 WIB
JAKARTA, MINGGU — Agar konsentrasi siswa tidak terganggu dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada 9 April mendatang, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan jadwal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat SD, SMP, dan SMA dimulai akhir bulan April.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Sulistio mengatakan, dengan adanya penetapan pelaksanaan UASBN setelah pemilu, diharapkan konsentrasi belajar para siswa tidak terganggu dengan adanya pesta demokrasi bangsa Indonesia. Apalagi, tahun ini, Dinas Pendidikan DKI juga menaikkan standar nilai kelulusan 0,25 poin atau menjadi 5,50.

“Untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan mendukung konsentrasi penuh para siswa dalam mempersiapkan ujian di sekolah masing-masing, maka langkah aman yang diambil Dinas Pendidikan DKI adalah menetapkan jadwal ujian selesai Pemilu 2009. Kita tidak ingin kegiatan ujian nasional terganggu dengan adanya pelaksanaan pemilu,” kata Budi Sulistio, Minggu (1/3).

UASBN, lanjut Budi, akan dimulai dengan ujian tingkat SMA, Aliyah, dan SMA Luar Biasa (LB), pada 20-22 April. Pada hari pertama, mata pelajaran yang akan diujikan adalah Bahasa Indonesia dan Biologi untuk jurusan IPA. Bahasa Indonesia dan Sosiologi untuk jurusan IPS, dan Bahasa Indonesia dan Sejarah Budaya untuk jurusan Bahasa.
“Sementara untuk sekolah aliyah para siswa akan diujikan pengetahuannya tentang Bahasa Indonesia dan Ilmu Kalam,” ujarnya. Ujian susulan akan dilangsungkan pada 27 April hingga 1 Mei.

Sementara itu, untuk SMP dan SMPLB, UASBN akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 April. Pada hari pertama, mata pelajaraan yang akan diujikan adalah Bahasa Indonesia, kemudian Bahasa Inggris pada hari kedua, Matematika pada hari ketiga, dan terakhir Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Jika siswa berhalangan hadir karena sakit dan alasan lain, maka ujian susulan dilangsungkan pada 4-7 Mei.

Budi memastikan tidak akan ada kebocoran soal ujian pada tahun ini. Sebab, setiap materi ujian langsung dibawa dari Departemen Pendidikan ke pihak percetakan yang menang tender dan memiliki standart security printing. Tahun ini, wadah pembungkus soal ujian juga akan ditambahkan plastik sehingga jika ditemukan plastik yang robek, maka akan dianggap tidak sah. “Setelah itu soal akan dibagikan tepat pada hari ujian dimulai sehingga tidak akan ada soal yang menginap di sekolah,” ucapnya.

Terkait standar nilai kelulusan UASBN, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Kamaluddin mengatakan, standar kelulusan setiap tahun naik. Tahun ajaran 2006/2007 standarnya 4,25, tahun ajaran 2007/2008 standarnya 5,00, tahun ajaran 2008/2009 standarnya 5,25, dan tahun ini standarnya 5,50. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran kompetensi keahlian kejuruan dipatok minimal 7.00.

Kendati demikian, Kamaluddin optimistis angka kelulusan siswa tahun ini bisa mencapai 100 persen. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun lalu, angka kelulusan siswa SMP mencapai 99,98 persen, SMA mencapai 95 persen, dan SMK mencapai 93 persen. “Kebanyakan siswa yang tidak lulus karena memang tidak masuk sekolah untuk ikuti ujian,” ungkapnya.

Meski angka kelulusan siswa SMP sangat tinggi, banyak siswa SMP yang tidak tertampung di SMA. Seperti yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat. Jumlah siswa SMP di Jakarta yang lulus sebanyak 25.069 siswa.
Jumlah itu tidak sebanding dengan daya tampung SMA negeri di Jakarta Barat yang hanya 4.500 siswa dan SMK negeri yang 2.500 siswa saja. Jumlah sekolah SMA di Jakarta Barat sendiri yakni 17 sekolah dan SMK 9 sekolah.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Abdul Hamid mengatakan, sebenarnya jika tidak ditampung di sekolah swasta, para lulusan SMP itu bisa tidak sekolah. Saat ini SMA swasta di Jakarta Barat tercatat 80 sekolah dan SMK swasta 103 sekolah. “Di Jakarta Barat memang kekurangan SMA dan SMK negeri. Oleh karenanya tahun ini kami akan membangun beberapa SMA dan SMK negeri untuk mengimbangi jumlah siswa SMP yang cukup besar,” ujar Hamid.
Idealnya, sambung Hamid, di setiap kecamatan harus ada SMA dan SMK. Kecamatan yang mendesak harus dibangun SMA dan SMK. yaitu Kecamatan Grogol Petamburan, Kalideres, dan Kembangan.

Sumber : Berita Jakarta

Sekolah Siapkan Tryout UN

Kota, Warta Kota
Sekolah-sekolah mulai mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional (UN) yang jatuh pada April-Mei mendatang. Langkah yang dilakukan, antara lain menggelar latihan ujian atau tryout dan pendalaman materi. Target sekolah, siswanya memenuhi standar rata-rata lulus UN 5,50. Bahkan, ada sekolah yang menargetkan lulus dengan nilai rata-rata 8,40. Contohnya SMKN 38 di Tanahabang, Jakarta Pusat. Mulai pekan depan, sekolah ini menerapkan pendalaman materi setiap Sabtu. Biasanya, pelajar kelas XII belajar Senin-Jumat dan Sabtu libur. Namun, demi pelajar lulus UN, setiap Sabtu digunakan untuk mendalami mata pelajaran yang diujikan di UN, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
”Mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus mempersiapkan peserta didik kami mengikuti ujian nasional ini. Kami berharap siswa bisa mengikuti ujian nasional dengan jujur dan sportif,” ujar Wakil Kepala SMKN 38, Kusdiono, kemarin.
Dia mengaku keberatan dengan penyelenggaraan UN yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran dan uji profesi bagi siswa SMK sebagai salah satu faktor yang menentukan kelulusan siswa dari sekolah. Tapi, Kusdiono tetap berusaha mematuhi kebijakan pemerintah dan meminta guru-guru membantu untuk mempersiapkan siswa mengikuti UN.
Rencananya, setelah siswa mendapat pelajaran tambahan pukul 07.30-11.30 di akhir pekan itu, sekolah juga menggelar tryout untuk menguji kemampuan siswa mengikuti UN. Tryout diadakan setiap satu minggu sekali.
”Semua siswa kelas akhir, wajib ikut pendalaman materi ini,” ujar Kusdiono.
Begitu juga dengan SMPN 11 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Walaupun sekolah itu tidak menganggap nilai rata-rata lulus UN 5,50 sebagai persyaratan yang sulit, sekolah ini juga mempersiapkan diri.
”Berdasarkan pengalaman, sekolah kami tidak ada masalah dengan syarat rata-rata. Malah, target kami, nilai rata-rata UN 8,4,” ucap Hamdi, Kepala SMPN 11.
Dikatakan, tahun lalu nilai rata-rata UN di sekolah yang dipimpinnya 8,20, sehingga tahun ini diharapkan nilai rata-rata meningkat menjadi 8,40.
Usaha yang mulai dilakukan SMPN 11, antara lain, siswa kelas IX masuk lebih awal dari adik-adik kelasnya, yakni pukul 06.00, setiap Senin-Kamis. Materi persiapan UN itu dilakukan selama satu jam dari pukul 06.00-07.00. Sebelum mengikuti pelajaran di kelas tambahan atau kelas persiapan UN itu, setiap siswa mengikuti uji pengelompokan kelas sesuai dengan kemampuan siswa.
”Pengelompokan ini dilakukan karena ada siswa yang bisa belajar cepat, tapi ada juga yang middle dan slow learner,” ucap Hamdi.
Dia mengatakan, pada 15 menit pertama di kelas membahas materi yang diujikan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Kemudian, pada 30 menit berikutnya siswa diberi soal-soal latihan ujian, dan 15 menit terakhir siswa membahas soal-soal latihan ujian yang dianggap sulit.
”Siswa juga mengikuti tryout di sekolah sebanyak empat kali,” ujar Hamdi. (tan)

UN, Ada yang Perlu Didiskusikan

Senin, 5 Mei 2008 | 00:49 WIB
Ester Lince Napitupulu
Penyelenggaraan ujian nasional dari tahun ke tahun tak pernah berhenti menuai kontroversi. Wacana yang mencuat pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini berada di pusaran tuntutan untuk mengevaluasi ujian nasional seperti yang diperintahkan pengadilan tinggi dan ujian nasional sebagai ujian kejujuran semua pemangku kepentingan pendidikan.
Jauh hari sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN), Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo gencar mewacanakan bahwa UN bukan sekadar menguji kompetensi siswa dan sekolah, namun yang justru terpenting apakah ada kejujuran selama pelaksanaannya. Pernyataan UN sebagai ujian kejujuran bagi semua pemangku kepentingan pendidikan itu bahkan ditindaklanjuti dengan ketegasan untuk memidanakan siapa saja yang berani menodai kredibilitas penyelenggaraan UN.
Ketika gong UN dimulai dengan pelaksanaan UN SMA sederajat pada 22-24 April lalu, ternyata tetap menuai masalah. Kecurangan terus terjadi dan itu semakin menegaskan bahwa peluang terbesarnya ada di sekolah, terutama oleh guru dan kepala sekolah yang seharusnya menjaga citra pendidikan.
Kenyataan ini semakin menguatkan tuntutan supaya ada evaluasi serius tentang pelaksanaan UN. Kecurangan yang dilakukan guru demi alasan apa pun sepakat dinyatakan menyalahi hukum. Tetapi, gugatan kemudian berkembang, kenapa pemerintah tak juga mau mengevaluasi penyelenggaraan UN yang setiap tahun selalu membuahkan persoalan yang tidak kondusif bagi kemajuan pendidikan itu?
Yang juga dipertanyakan adalah masalah ketidakpercayaan pemerintah yang begitu besar kepada guru dan sekolah. Seakan-akan buah pendidikan yang dinilai pemerintah belum memuaskan itu harus menjadi tanggung jawab pendidik.
Sementara itu, pembelajaran yang tercipta di sekolah-sekolah lebih pada menyiapkan siswa untuk mampu lolos dari UN. Padahal, pendidikan yang diharapkan itu yang mampu membuat siswa sungguh-sungguh memahami apa yang dipelajarinya sehingga berguna untuk kehidupan dan masa depannya kelak.
S Hamid Hasan, pakar evaluasi kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia, menjelaskan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional membenarkan negara dan lembaga independen melakukan evaluasi pendidikan. Akan tetapi, evaluasi yang dimaksud adalah untuk menilai kualitas satuan pendidikan. Adapun untuk menilai hasil belajar siswa, termasuk menentukan lulus atau tidak, tetap merupakan wewenang guru dalam satuan pendidikan.
”Ujian nasional menetapkan keberhasilan orang atas dasar nilai yang diperoleh saat itu atau istilahnya single score. Ini bertentangan dengan prinsip evaluasi dan konstitusi pendidikan,” ujar Hamid.
Perlu dipaksa
Pada Hari Pendidikan Nasional kemarin, Bambang Sudibyo dengan gamblang menjelaskan pertimbangan pemerintah mempertahankan kebijakan UN. Penyelenggaraan UN dinilai mampu ”memaksa” siswa dan guru untuk disiplin belajar sehingga mampu mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintah demi mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia.
”Masyarakat kita itu perlu dipaksa dulu untuk mau belajar. Inilah mengapa UN itu mampu membuat semua pihak jadi sungguh-sungguh belajar. Jika semua sekolah sudah bagus mutunya, UN tidak diperlukan lagi,” kata Bambang.
Pemerintah, kata Bambang, sangat memahami terjadinya pro-kontra pelaksanaan UN. Kalangan yang menolak UN dinilai mungkin menganggap sekolah di Indonesia sudah cukup baik dan guru serta sekolah bisa mengukur kemampuan siswanya sendiri.
”Saya justru berkeyakinan, ujian nasional itu tetap perlu karena guru dan siswa kita masih perlu dipaksa untuk mau disiplin belajar,” kata Bambang.
Alasan lain UN dipertahankan, menurut Bambang, karena hasilnya mampu meningkatkan penilaian Indonesia di antara negara-negara internasional. Selain itu, dengan ketekunan belajar, tawuran di antara pelajar juga semakin berkurang.
Rata-rata capaian UN SMP dan SMA secara nasional terus meningkat. Pada tahun 2004 di tingkat SMP rata-rata 5,26 pada tahun lalu menjadi 7,02, sedangkan di SMA dari rata-rata 5,31 menjadi 7,14.
Penyelenggaraan UN diakui memang mampu membuat sekolah dan siswa belajar maksimal. Tetapi, belajar yang terjadi sering kali dalam bentuk drilling dan try out. Akibatnya, makna belajar sering kali tereduksi hanya untuk lolos dari ujian.
Inilah sisi lain yang perlu diperbaiki dari UN. Berbagai pihak mestinya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.
________________________________________
About this entry
You’re currently reading “UN, Ada yang Perlu Didiskusikan,” an entry on Phoebe’s Blog
Published:
Maret 18, 2009 / 7:31 am
Category:
Evaluasi Pembelajaran
Tags:

KPAI: Hentikan UN

Selasa, 27 Mei 2008 | 00:22 WIB
Jakarta, Kompas – Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan ujian nasional dan ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UN/UASBN mulai tahun 2009. Sistem evaluasi belajar seperti itu dinilai keliru dan sangat merugikan siswa.
Untuk itu, pemerintah harus mencabut pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut masalah UN/UASBN.
Sikap tegas itu disampaikan Ketua KPAI Masnah Sari dalam acara peluncuran Pos Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masalah UN/UASBN PO Box 1123 Jakarta Pusat 10110 atau SMS 08159502992 di Jakarta, Senin (26/5). Hadir dalam acara tersebut siswa SD-SMA, guru, lembaga swadaya masyarakat, anggota DPR, dan pengamat pendidikan.
Menurut Masnah, kebijakan UN/UASBN seperti dalam bentuknya sekarang tidak mengakomodasi perkembangan potensi siswa yang beragam sebagaimana fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ”Evaluasi siswa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Adapun evaluasi secara nasional seyogianya diberikan sebagai pemetaan pendidikan, tetapi bukan penentuan lulus tidaknya seseorang dari lembaga pendidikan,” kata Masnah.
Sekretaris KPAI Hadi Supeno menjelaskan, KPAI memantapkan diri untuk menolak penyelenggaraan UN/UASBN seperti sekarang karena pendidikan yang berjalan di sekolah menjadi tidak ramah anak. Pemerintah terlihat mengeksploitasi anak-anak demi gengsi politik.
”Tugas KPAI sebagai lembaga negara untuk memberi saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Kali ini lebih tegas karena pengkajian yang dilakukan KPAI sudah secara menyeluruh demi kepentingan terbaik anak,” kata Hadi.
Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sri Yulianti mengatakan, seruan kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin, politisi, dan partai politik yang memaksakan UN/UASBN semakin gencar digulirkan ke daerah-daerah sejak tahun lalu. ”Sudah ada keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang memerintahkan supaya UN dilaksanakan setelah standar nasional pendidikan dipenuhi dulu,” ujarnya. (ELN)

EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih besifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Namun secara umum orang hanya mengidentikkan kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Dan tak mungkin melakukan penilaian tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan. Perbandingan yang telah diperoleh kemudian dikualitatifkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Dia adalah salah satu alat untuk menentukan apakah suatu pembelajaran telah berhasil atau tidak. Evaluasi keterampilan berbahasa umumnya dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi secara tertulis dan evaluasi secara lisan .
Artikel ini membahas tentang pengertian evaluasi, syarat-syarat umum evaluasi, evaluasi hasil belajar, dan evaluasi pembelajaran.

EVALUASI BAHAN BELAJAR BERBASIS WEB

Pengertian evaluasi menurut para ahli seperti dikemukakan oleh Kaufman dan Thomas (1980) merupakan proses untuk menaksir kualitas dari apa yang sedang berlangsung. Pada evaluasi menuntut adanya kriteria tertentu untuk menentukan kualitas dari apa yang dievaluasi.
Evaluasi bahan belajar pada dasarnya merupakan suatu proses pengumpulan data untuk menentukan kualitas bahan belajar tersebut. Kaitan dengan bahan belajar berbasis web, yang dimaksud disini adalah bahan belajar yang disajikan melalui internet.
Evaluasi bahan belajar disini apabila ditujukan untuk menentukan keberhasilan atau menilai tentang kelebihan dan kelemahan sesuatu ketika masih dalam tahap pengembangan maka disebut evaluasi formatif. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Scriven (1967), evaluasi formatif diistilahkan sebagai proses revisi atau pengujian pengembangan. Sedangkan apabila ditujukan untuk menentukan keberhasilan suatu program setelah program tersebut telah melalui tahap implementasi untuk menentukan keefektifannya, maka dikenal dengan evaluasi sumatif.
Berkenaan dengan evaluasi bahan belajar berbasis web, kalau tujuannya untuk mengukur kualitas bahan belajar tersebut dalam rangka perbaikan/revisi program berarti evaluasi formatif. Tetapi apabila berkenaan dengan pemanfaatan program itu sendiri, berarti evaluasi sumatif.
Keputusan yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut juga berbeda. Keputusan hasil evaluasi formatif berupa perlunya revisi atau perbaikan pada bahan belajar berbasis web atau tidak. Sedangkan hasil evaluasi sumatif adalah keputusan untuk menggunakan atau tidak bahan belajar berbasis web tersebut.

Evaluasi Program Pembelajaran

Untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran tidak cukup hanya berdasarkan pada penilaian hasil belajar siswa, namun perlu menjangkau terhadap desain program dan implementasi program pembelajaran. Penilaian terhadap desain pembelajaran, meliputi aspek kompetensi yang dikembangkan, strategi pembelajaran yang dipilih, dan isi program. Penilaian terhadap implementasi program pembelajaran berusaha untuk menilai seberapa tinggi tingkat kualitas pembelajaran yang dilaksanakian oleh guru. Penilaian terhadap hasil program pembelajaran tidak cukup terbatas pada hasil jangka pendek atau output tetapi sebaiknya juga menjangkau outcome dari program pembelajaran.

Pendahuluan

Mutu pendidikan dipengaruhi banyak faktor, yaitu siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. (Edy Suhartoyo. 2005: 2). Hal senada juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2003: 8) bahwa: Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik.
Dengan demikian salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar secara terus menerus dan juga mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemen sekolah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam pembelajaran dibutuhkan guru yang tidak hanya mampu mengajar dengan baik tetapi juga mampu melakukan evaluasi dengan baik. Kegiatan evaluasi sebagai bagian dari program pembelajaran perlu lebih dioptimalkan. Evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga perlu penilaian terhadap input, output maupun kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Optimalisasi sistem evaluasi menurut Djemari Mardapi (2003: 12) memiliki dua makna, pertama adalah sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal. Kedua adalah manfaat yang dicapai dari evaluasi. Manfaat yang utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Djemari Mardapi. 2000: 2).
Dalam kontek program pembelajaran di perguruan tinggi Djemari Mardapi (2003: 8) mengatakan bahwa keberhasilan program pembelajaran selalu selalu dilihat dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa. Disisi lain evaluasi pada program pembelajaran membutuhkan data tentang pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya. Kondisi yang demikian tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga di pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil belajar, sementara implementasi program pembelajaran di kelas atau kualitas proses pembelajaran itu berlangsung jarang tersentuh kegiatan penilaian.

Evaluasi Pembelajaran

Komponen ini sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan karena evaluasi berusaha menentukan apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak. Evaluasi berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana efektifitas pengalaman belajar dapat dievaluasi dengan menggunakan tes atau menggunakan prosedur pengumpulan data yang sistimatik lainnya?” (Bloom, 1974: 25). Dengan demikian kegiatan evaluasi sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar.
Lebih jauh tentang peranan evaluasi dalam pendidikan dijelaskan oleh Worthen dan Sanders (Worthen, 1987:5) yaitu :
1. Menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan.
2. Mengukur prestasi siswa
3. Mengevaluasi kurikulum
4. Mengakreditasi sekolah
5. Memantau pemanfaatan dana masyarakat.
6. Memperbaiki materi dan program pendidikan.
Dari sini dapat diketahui, evaluasi memiliki peran yang tidak kecil dalam pendidikan Islam. Jika memang evaluasi dilaksanakan dengan baik. Sayang sekali aspek evaluasi ini kurang mendapatkan perhatian dari para pemikir pendidikan Islam hingga saat ini, sehingga pendidikan Islam dalam hal ini paling banyak mendapatkan kritikan oleh para pakar pendidikan dan pendidik modern (Langgulung, 1989: 164). Oleh karenanya Hasan Langgulung mengusulkan untuk diadakan konferensi internasional tentang pendidikan Islam yang khusus membahas aspek evaluasi dalam kurikulum, pasca diadakan konferensi international keempat yang membahas tentang metodologi (Jakarta, 1982). Menurut Langgulung, para pendidik Muslim perlu menyusun/ mengkonseptualisasi dasar-dasar teoritis tentang evaluasi dari perspektif Islam (Langgulung, 1982: 10).Menurutnya pula bahwa, yang perlu diperhatikan dengan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah karena tujuan pendidikan memiliki keistimewaan untuk menyembah dan berbakti kepada Allah sepanjang hayat. Maka kriteria penilaian juga harus berlainan dengan pendidikan dari falsafah-falsafah lain. Bukan sekedar lulus ujian saja, walaupun ini juga diharuskan, tetapi harus dimasukkan juga kebijakan (wisdom) dan budi mulia (value) sebagai kriteria Penilaian dalam pendidikan Muslim, menurutnya, tidak semestinya bersifat materialistik, artinya ganjaran materi jangan terlalu diutamakan kalaupun dipergunakan harus ditunjukkan bahwa hanyalah sebagai alat bukan tujuan (Langgulung, 1989: 166)

Evaluasi Program Pengajaran

EVALUASI PROGRAM PENGAJARAN

Program pengajaran merupakan suatu rencana pengajaran sebagai panduan bagi guru atau pengajar dalam melaksnakan pengajaran. Agar pengajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu kiranya dibuat suatu program pengajaran. Program pengajaran yang dibuat oleh guru tidak selamanya bisa efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itulah agar program pengajaran yang telah dibuat yang memiliki kelemahan tidak terjadi lagi pada program pengajaran berikutnya, maka perlu diadakan evaluasi program pengajaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah yang dimaksud dengan evaluasi program? mengapa evaluasi program perlu dilaksanakan? Apakah yang menjadi objek atau sasaran dari evaluasi? dan Bagaimanakah cara melaksanakan evaluasi program?

Menurut Arikunto (1999: 290) "Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program". Ada beberapa pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya program adalah rencana dan kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Jadi dengan demikian melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Yang menjadi titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan penyusun program untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai bagaimana kualitas pencapaian kegiatan tersebut, jika belum tercapai bagaimanakah dari rencana kegiatan yang telah dibuat yang belum tercapai, apa sebab bagian rencana kegiatan tersebut belum tercapai, adakah factor lain yang mempengaruhi ketidakberhasilan program tersebut.

Untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang menjadikan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan sebelumnya.

Sasaran evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagimana yang dikemukakan oleh Ansyar (1989: 134) bahwa ".evaluasi mempunyai satu tujuan utama yatu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program" Guru adalah orang yang paling penting statusnya dala kegiatan belajar mengajar, karena guru memegang tugas yang amat penting, yaitu mengatur dan mengemudikan kegiatan kelas. Untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif maka tugas guru adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk pembelajara. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif tersebut perlu dirancang program pengajaran. Berhasil tidaknya suatu program pengajaran, tentu tidak bisa diketahui begitu saja, tanpa adanya evaluasi program. Oleh karena itu evaluasi program perlu dilaksanakan oleh guru dalam rangka mengetahui seberapa jauh proram pengajaran telah berlangsung atau terlaksana, dan jika terlaksana seberapa baik pelaksanaan program tersebut. Pendek kata, evaluasi program dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program pengajaran.

Dalam melakukan evaluasi program, apanya dari program yang dievaluasi?

a. Input
Siswa adalah subjek yang menerima pelajaran. Ada siswa pandai, kurang pandai, dan tidak pandai. Setiap siswa mempunyai bakat intelektual, emosional, social yang berbeda. Oleh karena itu dalam pembuatan program pengajaran hendaknya guru juga perlu memperhatikan aspek-aspek individu tersebut. Secara umum, hal-hal yang ada pada siswa berpengaruh terhadap keberhasilan belajar.

b. Materi atau kurikulum
Di Indonesia, kurikulum berlaku secara nasional karena kita menganut system sentralisasi. Meskipun penyusunan dan pengembangan kurikulum sekolah sudah dilakukan secara cermat dan melibatkan banyak pihak, namun tidak mustahil bahwa di lapangan masih juga dijumpai kelemahan dan hambatan. Wilayah Indonesia yang sedemikian luas mengandung keragaman yang tidak sedikit. Itulah sebabnya guru perlu dibekali dengan kemampuan untuk melakukan evaluasi program, termasuk mengevaluasi materi kurikulum. Sasaran yang perlu dievaluasi dari komponen kurikulum ini anatara lain, kejelasan pedoman untuk dipahami, kejelasan materi yang terantum dalam GBPP, urutan penyajian materi, kesesuaian antara sumber yang disarankan dengan materi kurikulum dan sebagainya.

c. Guru
Guru merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar. Guru adalah orang yang diberi kepercayaan untuk meciptakan suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Guru adalah manusia biasa yang mempunyai banyak keterbatasan. oleh karena itu untuk menutupi kelemahan guru perlu dilakukan pembinaan dan penataran dalmrangka melaksanakan pembelajaran

d. Metode atau pendekatan dalam mengajar
Berbeda dengan evaluasi terhadap kurikulum, evaluasi terhadap metode mengajar merupakan kegiatan guru untuk meninjau kembali tentang metode mengajar, pendekatan, atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kurikulum kepada siswa. Metode mengajar adalah cara-cara atau teknik yang digunakan dalam mengajar. Sedangkan strategi pembelajaran menunjuk kepada bagaimana guru mengatur waktu pemenggalan penyajian, pemilihan metoda, pemilihan pendekatan dan sebagainya.

e. Sarana
Komponen lain yang perlu dievaluasi oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar adalah sarana pendidikan, yanga meliputi alat pelajaran dan media pendidikan. Sebelum guru memulai kegiatan mengajar, bahkan sebelum atau sekurang-kurangnya pada waktu menyusun rencana mengajar, guru telah memilih alat yang kira-kira dapat membantu melancarkan dan memperjelas konsep yang diajarkan. Selain guru, mungkin siswa juga dapat dijadikan titik tolak dalam menentukan apakah sarana yang digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar sudah tepat. Mungkin saja pada waktu menentukan alat pelajaran guru berpikir bahwa pilihannya sudah tepat. Tetapi ternyata di dalam praktek pelaksanaan pengajaran, alat tersebut ternyata kurang atau sama sekali tidak tepat. Proses pengajarannya tidak menjadi semakin lancar, tetapi mungkin bahkan kacau balau. Apabila guru menjumpai dalam mengajar atau ketidak berhasilan siswa dengan nilai rendah-rendah, ia dapat mecoba mengadakan evaluasi terhadap sarana yang digunakan. Sasaran evaluasi yang berkenaan antara lain kelengkapannya, ragam jenisnya, modelnya, kemudahannya untuk digunakan, mudah dan sukarnya diperoleh, kecocokan dengan materi yang diajarkan, jumlah persediaan dibandingkan dengan banyaknya siswa yang memerlukan.

f. Lingkungan
Ada dua macam lingkungan, yaitu lingkungan manusia dan lingkungan bukan manusia. Yang dapat digolongkan sebagai lingkungan masukan lingkungan manusia bukan hanya bukan hanya kepala sekolah, guru-guru, dan pegawai tata usaha di sekolah itu, tetapi siapa saja yang dengan atau tidak sengaja berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa. Sedangkan yang dimaksudkan dengan lingkungan bukan manusia adalah segala hal yang berada di lingkungan siswa yang secara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang termasuk kategori lingkungan bukan manusia misalnya suasana sekolah, halaman sekolah, keadaan gedung dan sarana lain. Pengaruh lingkungan bukan manusia dapat positif maupun negative. Tatanan perabot kelas yang rapi dapat berpengaruh terhadap kesejukan suasana sehingga siswa dapat belajar dengan tenteram. Sebaliknya suasana yang gaduh di luar kelas dapat mengganggu konsentrasi siswa dan menyebabkan siswa tidak dapat seperti yang diharapkan.

Apabila guru ingin melakukan evaluasi program dengan lebih seksama, terlebih dahulu hendaknya menyusun rencana evaluasi sekaligus menyusun instrument pengumpulan data. Instrument pengumpulandat bisa berupa angket, pedoman wawancara, pedoman pengamatan dan lain sebagainya. Sebagai cara yang paling sederhana adalah menagadakan pendekatan terhadap peristiwa yang dialami sehari-hari di kelas.

Untuk mengevaluasi progam seorang guru tidak perlu dibebani secara sistematis sebagaimana layaknya seorang peneliti. Akan tetapi guru cukup membuat acuan singkat dan sederhana yang disusun dalm bentuk pertanyaan. Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut guru akan memperoleh umpan terhadap apa yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan objek atau sasaran evaluasi program yang meliputi keenam aspek tersebut di atas.

Pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang guru. Agar program pengajaran yang telah dilaksanakan itu baik atau tidak perlu dilaksanakan suatu penilaian, yang sering dikenal dengan evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran ini meliputi 1) Input (masukan), 2) materi atau kurikulum, 3) Guru, 4) Metode atau pendekatan dalam mengajar, 5) Sarana: alat pelajaran ata media pendidikan, 6) lingkungan.